Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Setiap tahun buruh di Kabupaten Karawang meminta kenaikan upah kepada pemerintah.Sehingga sejumlah perusahaan tidak sanggup lagi beroperasi di Pangkal Perjuangan. Tak sedikit pengusaha mulai hengkang tidak sanggup karena upah di Karawang cukup tinggi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Teddy Ruspendi Sutisna mengatakan kenaikan upah yang dituntut buruh harus realistis. Dia mengatakan buruh yang menuntut kenaikan upah juga harus melihat buruh yang bekerja disektor TSK karena yang paling berdampak terhadap PHK.
Menurutnya, sektor TSK ini yang paling banyak juga menyerap tenaga kerja. “Jadi saya minta teman-teman buruh untuk realistis dalam menuntut kenaikan upah. Tolong perhatikan teman-teman TSK, yang rata-rata perusahaannya tidak sanggup untuk membayar kenaikan upah yang sangat tinggi,” kata Teddy kepada wartawan.
Kata diam UMK Karawang tahun 2017 mencapai Rp3.605.271 sudah banyak perusahaan dari sektor TSK tidak kuat mempertahankan perusahaannya dan memilih untuk hengkang di Karawang. “Rencananya tahun 2018 akan naik sebesar 8,71% saja sektor TSK pasti keberatan. Ini menjadi dilematis buat kami karena tidak dinaikan buruh pasti protes, dinaikan sesuai aturan perusahaan tetap hengkang,” kata Teddy.
Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang mencatat sebanyak 12 ribu karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK masal ini banyak dilakukan oleh industri disektor tekstil, sandang dan kulit (TSK) akibat perusahaan hengkang dari Karawang karena alasan UMK tinggi.
Kepala Disnakertrans, HA Suroto menjelaskan, UMK Karawang paling tinggi di Indonesia yaitu sebesar Rp3.605.271 untuk tahun 2017 ini. “Tahun depan pasti naik lagi dan kami tidak bisa menolak karena aturan seperti itu. Dasar kenaikan UMK kita berpegang kepada Perpres 78 yaitu sebesar 8,71 %, tapi tuntutan buruh lebih besar dari itu,” tandasnya.(cim)
