Deden: Awas Ada Tumpang Tindih Anggaran di Pembangunan Taman

dok

KARAWANG – Pemerintah Kabupaten Karawang (Pemkab) saat ini sedang gencar-gencarnya membangun fasilitas umum dan infastruktur. Salah satunya adalah, membangun taman di trotoar untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Namun pembangunan taman disepanjang jalan yang notabenenya adalah jalan pemerintah pusat menjadi pertanyaan sejumlah elemen masyarakat.

Seperti yang dikatakan oleh, warga Kecamatan Cikampek, Dede Abdurahman, pembangunan taman oleh Pemkab Karawang dinilai pemborosan anggaran. “Itu kan jalan pemeliharaanya pusat, ko bangun taman pakai anggaran daerah. Apa gak jadi boros tuh anggaran?” cetusnya kepada Fakta Jabar.

Sementara itu, mantan anggota dewan DPRD Provinsi, yang juga politisi Partai PDI Perjuangan, Deden Darmansyah ikut angkat bicara. Menurutnya, pembangunan taman yang notabenenya di jalan pemerintah pusat, sah-sah saja sepanjang tidak ada kegiatan pembangunan taman dalam kegiatan tersebut.

Namun, yang menjadi ke khwatirannya adaah adanya tumpang tindih anggaran dalam satu lokasi. Oleh karenya, Deden meminta, agar pemkab segera melakukan deskresi dalam program pembangunan.

“Menurut saya boleh saja sepanjang tidak ada kegiatan pembuatan taman dalam Kegiatan tersebut, yang dihawatirkan adalah tumpang tindih anggaran dalam satu lokasi. Dari dulu saya mengkritisi ketidakberdayaan pemkab dalam melakukan deskresi pada lokasi-lokasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,” jelas Deden.

Dia mencotohkan, Pemkab alergi ketika melakukan perbaikan drainase pada lokasi saluran air di sepanjang jalan Nasional, sehingga membiarkan kebanjiran hanya karena lokasi tersebut adalah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

“Kemudian, pemkab juga tidak mau merehab jalan pada perumahan yang ditinggalkan developer dan belum diserahterimakan kepada Pemkab,” ujarnya.

Hal-hal seperti itu, ditambahkan Deden, seyogyanya jangan dilakukan pembiaran oleh pemkab karena sesungguhnya infrastruktur dan perumahan menjadi urusan wajib mutlak pemerintah daerah.

“Demikian pula pembuatan taman pada lokasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat tidak haram dilakukan oleh pemkab, karena di lokasi itupun ada kewenangan pemkab. Yang penting dibuat payung hukumnya yang pasti (Perbup). Dan jangan ada unsur korupsi di dalamnya,” pungkasnya.(dpn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Sidang Sengketa Pilpres, Bupati Karawang Imbau Masyarakat Hargai Keputusan MK

KARAWANG– Bupati Karawang dr. Hj.Cellica Nurrachadiana meminta agar warga Karawang untuk tidak datang ke Kantor ...