BUMDes Hanya Jadi Lembaga Penggugur Kewajiban

KARAWANG – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai hanya menjadi lembaga penggugur kewajiban. Pasalnya, pasca dibentuk beberapa tahun lalu tidak ada tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk mendukung secara optimal agar lembaga tersebut dapat berkembang danemberikan bisa menjadi solusi masalah ekonomi masyarakat desa.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Karawang, Teddy Lutfiana mengatakan, kehadiran BUMDes harusnya bisa memberikan manfaat bagi ekonomi masyarakat desa. Apalagi anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk BUMDes terbilang cukup besar. “Jika BUMDes dikelola dengan baik sebagaimana tujuan pembentukannya, ekonomi masyarakat pasti dapat ditingkatkan,” kata dia, Kamis (22/2/2018).
Menurutnya, pemerintah daerah pun harus bisa berperan aktif dalam melakukan sinergitas anggaran dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan BUMDes. Salah satunya dengan melakukan pembinaan secara intens kepada pengurus BUMDes yang sudah dibentuk.
“Kalau sekarang lita lihat BUMDes itu hanya dibentuk lalu dibiarkan berjalan sendiri. Seperti hanya lembaga untukenggugurkan kewajiban saja. Padahal seharusnya dilakukan pembinaan oleh pemerintah daerah. Bisa bekerjasama dengan tenaga ahli (profesi) atau akademisi dalam melalukan pembinaan, supaya managerial bisnisnya bisa berjalan dengan baik,” tutur dia.
Ketika memang dibutuhlan anggaran untuk melakukan pembinaan, lanjut dia, hal itu bisa dianggarkan dalam APBD kabupaten.
“Anggaran bisa dimasukan di APBD. Tapi pembinaannya jangan hanya berbentuk ceremonial seperti seminar dan semacamnya, melainkan harus turun langsung ke lapangan dengan melihat berbagai potensi yang dapat digarap, karena potensi di setiap desa bisa berbeda. Makannya tadi saya bilang pembinaan secara intens,” tegas dia.
Senada, Anggota Fraksi Golkar lainnya, Asep Syaripudin menambahkan, pemerintah daerah jangan hanya mengumpulkan para kepala desa lalu memberikan intruksi. Karena belum tentu juga kepala desa dan perangkatnya mampu melakukan.pembinaan secara optimal.
“Jangan hanya dipanggil untuk pembinaan, tapi didatangi langsung ke desa-desa. Dibina mulai dari menemukan potensi, menggarap potensi hingga menerapkan strategi bisnisnya. Setiap desa tidak harus sama, karena pasti potenainya juga berbeda,” tambahnya.
Masih kata Asep, ketika perngurus BUMDes sudah mengetahui potensi di desanya, maka akan ditemukan juga strategi bisnis yang tepat yang dapat dikembangkan di masyarakat. Dengan demikian pengelolaan BUMDes juga akan lebih optimal. “Jangan hanya.memberikan arahan-arahan yang tujuannya yang penting aman, yang penting kewajiban terpenuhi. Tapi manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat,” tandas dia.(zck)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

ESQ Kemanusiaan Gandeng Indonesia CARE, Distribusikan Wakaf Qur’an Isyarat Untuk Sahabat Tuli

Faktajabar.co.id – Inovasi dalam pendidikan Al Qur’an terus dikembangkan. Termasuk ...