Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Menindaklanjuti persoalan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, tidak bisa dipungkiri Kemiskinan merupakan persoalan klasik yang menjadi tantangan manusia baik dalam kapasitas pribadi maupun kelompok dari unit terkecil yaitu keluarga hingga unit terbesar dalam skala berbangsa atau bernegara.
Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Bappeda mengadakan Rakor membahas penanggulangan Kemiskinan bersama TKPK yang di koordinatori oleh Wakil Bupati Karawang H. Ahmad Zamakhsyari, Rabu (26/12/2018) berlokasi di Ruang Rapat Bappeda Gedung Rubaya komplek Pemda Karawang.
Wakil Bupati Karawang selaku Ketua TKPK Kabupaten Karawang memberikan amanat dalam amanatnya menyampaikan, bahwasannya, dalam kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata.
“Baik dalam merumuskan program maupun validasi data yang akurat serta langkah-langkah antisipasi yang dapat berperan terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karawang begitu,”ungkapnya.
Ia berpendapat kegiatan ini di dukung sepenuhnya, karena selain bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman bagi peserta rakor, juga untuk mengoptimalisasikan dan sinergitas program di Kabupaten Karawang.
“Antara unsur pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pusat, perguruan tinggi serta stakeholder lainnya,” katanya.
Pada kesempatan tersebut juga Wakil Bupati meminta kepada Perbankkan milik pemerintah yang ada di wilayah Karawang untuk dapat menyerahkan laporan terkait berapa banyak kredit yang telah dicairkan kepada masyarakat Karawang lewat kredit usaha mikro di Kabupaten Karawang.
Laporan Ketua panitia penyelenggaraan Rakor TKPK, Eka Sanata dalam laporannya mengatakan, ini dalam rangka percepatan penyelesaian Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
“Maka diharapkan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang serta lembaga terkait untuk segera melakukan pemantauan dan melakukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan terkait dengan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan baik melalui dana APBN maupun APBD Provinsi ataupun APBD Kabupaten begitu,” ungkapnya. (cim)
