Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
FAKTAJABAR.CO.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan terkait sengketa Pilpres 2019 pada Kamis (27/6/2019) hari ini.
Dikutip dari Tribunnews.com, hampir seluruh dalil yang diajukan oleh Prabowo-Sandi ditolak MK.Menanggapi hal tersebut, pengacara Prabowo Sandi Teuku Nasrullah mengatakan, pihaknya terperangkap oleh hukum acara.
Mengutip dari tayangan Kompas TV, Nasrullah menilai, MK telah membuat beberapa pagar.
Pagar ini, dikatakan Nasrullah, menjaring seluruh dalil yang diajukan pihaknya.
“Jadi menurut hemat saya, berdasarkan catatan yang saya buat, MK itu sudah membuat pagar-pagar atau ranjau-ranjau yg akan menjaring seluruh dalil kami,” kata Nasrullah di Gedung MK, Kamis (27/6/2019).
Lebih lanjut, Nasrullah menjelaskan beberapa ranjau yang telah disebutkannya.
Menurutnya, MK akan mengatakan bahwa ini bukan kewenangan MK melainkan Bawaslu.
Sementara di pagar kedua, MK disebut akan menambahi dengan alasan tidak ada korelasi dengan hasil perolehan suara.
“Ranjau pertama yang digunakan MK mengatakan ini bukan kewenangan MK tapi Bawaslu,”
“Kalau ranjau itu tidak kena maka ditambahi jaring berikutnya bahwa tidak ada korelasi dengan hasil perolehan suara atau nanti dipakai lagi ranjaunya dalil yang disampaikan tidak bisa dibuktikan,” katanya.
Nasrullah juga menilai, MK tidak menolak dalil mengenai kecurangan yang didalilkan oleh tim Prabowo-Sandi.
MK disebut meminta pembuktian terkait dalil-dalil yang diajukan.
“Masalahnya adalah Mahkamah mengatakan kami bisa membuktikan apa tidak dalil dalil yang ada di video misalnya,” ucapnya.
Pada sidang putusan tersebut, MK menolak hampir seluruh alat bukti berupa video yang diajukan oleh pihak 02.
Tim Prabowo-Sandi dinilai tidak dapat membuktikan dalil yang diajukan.
Menurut Nasrullah, video yang dijadikan pihaknya sebagai alat bukti merupakan video yang beredar di masyarakat.
Tim Prabowo-Sandi menampilkan 88 video sebagai alat bukti.
Terkait alat bukti video, Nasrullah mengatakan pembuktian terletak di saksi.
Sementara pada sidang sengketa Pilpres 2019 pemohon hanya dibatasi saksi sebanyak 15 orang.
“Kemudian terkait dengan video-video itu memang video itu tidak terlihat dimana tempatnya, siapa pelakunya, kapan. itu sebenarnya hal-hal dalam video kami buktikan dengan saksi-saksi yang sudah kami siapkan ratusan saksi,” ungkapnya.
Nasrullah menyebut, pihaknya tidak dapat membuktikan semua dalil lewat 15 saksi tersebut.
Terkait hal tersebut, Nasrullah menilai, pihaknya terperangkap dalam hukum acara.
“Jadi kami masuk dalam perangkap hukum acara yang tidak memungkinkan pemohon dapat mendalilkan bukti-bukti yang didalilkan,” katanya.
Nasrullah dengan tegas mengatakan keberatan apabila disebut tidak dapat membuktikan dalil yang diajukan.
Kesempatan yang diberikan kepada pemohonm dinilainya kurang maksimum.
“Kami keberatan kalau dikatakan kami tak bisa membuktikan, tapi tak diberikannya kesempatan yang maksimum kepada pemohon yang mendalilkan,” lanjutnya.
Tim hukum Prabowo-Sandi ini juga menilai, pemohon tidak akan bisa membuktikan dalilnya dalam sengketa dengan hukum acara yang berlaku saat ini.
Hingga berita dibuat, MK masih menggelar sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019.
Sidang putusan ini berlangsung Kamis (27/6/2019) sejak pukul 12.30 WIB.
Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com
