Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG– Kekhawatiran bakal terjerat proses hukum masih menyelimuti operasional pengadaan listrik di Kabupaten Karawang.
PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan (UP3) Karawang pun akhirnya menyikapi dengan kembali menjalin kerja sama mentoring dengan pihak kejaksaan Negeri Karawang.
Kerja sama yang dituangkan dalam memorandum of understanding (MoU) itu diharapkan bisa mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan dan memberikan pemahaman pandangan hukum serta pendampingan hukum kepada PLN UP3 Karawang.
Manager PLN UP3 Karawang, Yusuf Suyono dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karawang, Rohayatie menandatangani nota kesepahaman tersebut disaksikan jajaran masing-masing.
Yusuf mengatakan, MoU ini meliputi kegiatan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara yang berkaitan dengan tugas dan fungsi di lingkungan PLN UP3 Karawang.
“Dalam mengelola dan melayani pelanggan di Kabupaten karawang, terkadang dihadapkan pada aturan-aturan hukum yang untuk menyelesaikannya diperlukan pertimbangan hukum maupun bantuan hukum dari pihak kejaksaan,” ujar Yusuf, Selasa (17/12).
Dia berharap, dengan adanya kerja sama itu dapat terwujud sinergi antara PLN dan Kejaksaan Negeri sehingga dapat mempercepat proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan dan pelayanan kepada pelanggan.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Rohayatie mengucapkan terima kasih atas kepercayaan PLN pada Kejaksaan Negeri Karawang dalam hal bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
“Selain sebagai penuntut umum, Jaksa dapat berperan membantu menangani permasalahan hukum sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara,” ucapnya.
Upaya yang dilakukan itu mengingatkan pelaksana operasional untuk berhati-hati dan waspada akan bentuk pelanggaran hukum.(one)
