Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Pemkab Karawang setiap tahun membeli beras ke Bulog Subdivre wilayah Karawang – Bekasi yang bersumber dari dana APBD. Beras itu sebagai cadangan ketahanan pangan daerah. Diperuntukan persiapan bencana banjir. Sejak 2014 silam hingga 2019, Pemkab Karawang sudah punya stok beras dengan total 84 ton, sehingga beras menumpuk di gudang Bulog.
Hal demikian menjadi sorotan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Sri Rahayu Agustina,SH. Menurutnya, setiap tahun membeli beras dengan biaya sekian ratus juta. Sementara untuk disimpan di gudang Bulog.
Harusnya, kata Sri, beras yang sudah ada sejak 2014 sampai 2016 bisa digunakan untuk masyarakat. Khususnya masyarakat miskin yang memang membutuhkan. Sementara tahun 2018, 2019 atau di tahun 2020 ini untuk dijadikan cadangan ketahanan pangan daerah.
“Bukan untuk dititipkan dan di pendam saja di gudang Bulog. Oleh pihak Bulog ada perawatan dan sebagainya agar beras itu terjaga dengan baik,” kata Sri.
Sri harapkan Bupati Karawang ada terobosan memanfaatkan beras itu untuk masyarakat. Karena bupati memiliki kebijakan. Bisa membuat Perbup atau lain sebagainya.
“Beras tahun 2014 sisa 5 ton, 2015 sebanyak 30 ton dan 2016 ada 20 ton. Tiga tahun itu saja sudah 55 ton. Belum lagi tahun 2018 dan 2019 punya stok juga. Buat apa beli jika hanya untuk disimpan di gudang. Itu pun dititipkan lagi ke Bulog,” kata Sri.
Dikatakan, bupati perlu evaluasi Dinas Ketahan Pangan agar stok beras yang sudah lama tidak disimpan terus. Ia sarankan untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan.
“Kalau punya stok boleh saja untuk persiapan. Tapi jika sudah terlalu lama buat apa. Apalagi stok 2014 saja masih ada. Beras belum habis, tiap tahun terus membeli sampai numpuk di gudang Bulog,” ujarnya.
Selain itu Sri mengatakan bantuan sosial dari Pemkab Karawang belum turun untuk masyarakat. Yang sudah ada dari Bansos provinsi dan bantuan untuk dapur umum. Sementara Bansos dari daerah belum ada informasi lebih lanjut.
“Yang sekarang ramai diperbincangkan adalah beras bantuan untuk dapur umum. Sementara untuk Bansos masyarakat dari daerah belum ada. Tapi stok beras di gudang Bulog mencapai 84 ton. Kenapa tidak digunakan saja sebagian untuk masyarakat. Pemkab bisa konsultasikan ke BPK,” tambahnya.
Dengan demikian, Sri harapkan Pemkab ini serius mengurus kebutuhan masyarakat. Tidak ada embel-embel politik yang akhirnya merugikan masyarakat.
Kabulog Karawang, Rusli mengakui beras yang dibeli Pemkab Karawang sejak 2014 lalu hingga 2019 sekitar 84 ton dengan jenis mediun
“Sementara harganya berbeda tahun 2014 harga Rp8000 hingga 2019 dengan Rp10.500 dengan jenis beras medium,” pungkasnya.(cim)
