Sekilas Info

Dana BOS dari Pemerintah Pusat untuk SMA dan SMK Jabar tak Sesuai Jumlah Siswa

ilustrasi

BANDUNG – Akibat ketidaksesuaian penyaluran dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) jumlah siswa dari pemerintah pusat menyebabkan kejadian kurang salur sebesar Rp15.479.450.000.

Penelusuran Fakta Jabar menyebutkan LRA Pemprov Jabar Tahun Aanggaran (TA) 2016 menyajikan anggaran belanja hibah sebesar Rp10.410.385.666.739 dengan realisasi sebesar Rp10.064.861.316.591 atau setara 96,68% dari anggaran.

Dalam catatan atas laporan keuangan tercatat rincian obyek belanja hibah pada Pemprov Jabar. DImana dipaparkan bahwa jumlah elanja hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2016 Rp127.641.689.000 sementara TA 2015 Rp58.562.045.000. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya TA 2015 Rp2.500.000.000 sementara TA 2016 Rp0,00.

Untuk Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum TA 2016 Rp 2.249.626.070.133 dan TA 2015 Rp1.347.977.657.000. Khusus pada pos Belanja Hibah BOS (Pusat) TA 2016 sebesar RP7.477.655.850.000 dan TA 2015 5.417.823.250.000.

Terakhir Belanja Hibah dari Belanja Barang/Aset untuk diberikan ke pihak ketiga/masyarakat dari Belanja Langsung (sesuai dengan Permendagri No. 39 Tahun 2013 dikonversi dilaporkan di Belanja Hibah) TA 2016 p209.937.707.458 dan TA 2015 180.826.131.530.

Sesuai rincian obyek belanja hibah, terdapat belanja hibah untuk belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS yang disalurkan tersebut merupakan dana yang bersumber dari dana APBN, yang mekanisme penyalurannya melalui provinsi. Oleh Provinsi dana tersebut dicatat terlebih dahulu sebagai pendapatan dan kemudian disalurkan
melalui belanja hibah.

Hasil pemeriksaan atas belanja hibah untuk Dana BOS Pusat yang disalurkan ke sekolah-sekolah untuk semua jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA dan SMK diketahui dana BOS ditransfer dari Pemerintah Pusat dalam empat kali transfer dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp7.477.317.990.000,00 dan telah direalisasikan atau
disalurkan ke sekolah sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp7.397.642.250.000 sehingga masih ada sisa dana sebesar Rp49.675.740.000.

Hasil penelusuran lebih lanjut menjelaskan bahwa jumlah siswa di semua jenjang pendidikan belum seluruhnya mendapatkan dana BOS Pusat. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menggunakan sisa dana BOS Pusat sebesar Rp80.013.600.000 yaitu dari sisa dana BOS Pusat TA 2016 sebesar
Rp49.675.740.000 dan sisa dana BOS Pusat tahun sebelumnya yang ada di Kas Daerah sebesar Rp30.337.888.500.

Terkait itu, Fakta Jabar mencoba mencari tahu kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang ditempuh. Hasil penelusuran menyebutkan bahwa pemenuhan kekurangan dana BOS Pusat diutamanakan untuk jenjang pendidikan SD dan SMP. Dengan demikian, pada TA 2016 dana BOS Pusat untuk SD dan SMP tidak terjadi kurang salur karena sudah terpenuhi dari sisa dana BOS. Sedangkan operasional siswa SMA dan SMK tidak dapat terpenuhi seluruhnya dari sisa dana BOS Pusat. Dengan demikian pada TA 2016 terjadi kurang salur dana BOS Pusat untuk siswa SMA dan SMK dari dana yang telah ditransfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp15.479.450.000.

Analisa mengatakan adanya kondisi tersebut tidak sesuai dengan Lampiran II dan III Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan antara lain menyebutkan jika terjadi kekurangan salur yang dilakukan oleh BUD ke sekolah, maka sekolah harus melakukan revisi data pada Dapodikmen agar sesuai dengan jumlah peserta didik riil di sekolah, sehingga tim manajemen BOS provinsi dapat menghitung kekurangan salur tersebut.

Apabila dana BOS di BUD masih mencukupi, kekurangan salur di sekolah dapat langsung diselesaikan. Apabila dana di BUD tidak mencukupi, maka tim manajemen BOS provinsi mengajukan laporan kekurangan kepada tim manajemen BOS Pusat melalui laporan BOS-K9 untuk disampaikan ke Kemenkeu sebagai dasar pencairan dana cadangan. Kondisi tersebut mengakibatkan SMA dan SMK tidak dapat memanfaatkan dana BOS Pusat sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sekolah.

Maka jelas jika ditarik garis lurus, kondisi penyaluran dana BOS tersebut disebabkan Tim Manajemen BOS Provinsi Jawa Barat ketika mengetahui adanya kurang salur dana BOS dari Pemerintah Pusat tidak segera mengajukan laporan kekurangan dana BOS tersebut kepada Tim Manajemen BOS Pusat untuk disampaikan ke Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) sebagai dasar pencairan dana cadangan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terkait penyaluran dana BOS Pusat. (red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Polisi Tempatkan Personil Dijalur Arteri Karawang Guna Antisipasi Kemacetan Arus Balik

KARAWANG-Antisipasi kepadatan kendaraan arus balik di jalur arteri Karawang (Cikampek-Klari) pada puncak arus balik yang ...