Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
ilutrasi
Karawang – SMA Negeri 2 Cikampek di Ontrog sejumlah Emak – Emak Milenial di Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Mereka kecewa karena anaknya tidak lolos Penerimaan Murid Baru (SPMB). Aksi tersebut pada Jumat, 20 Juni 2025 sekitar pukul 09.30 WIB.
Ungkapan rasa kecewa pada SMAN 2 Cikampek disuarakan Yuyun, orangtua siswa yang berdomisili di sekitar sekolah.
“Sekolah ini berada di wilayah kami sendiri. Kenapa anak-anak kami tidak diterima, sedangkan yang rumahnya jauh justru bisa masuk?” ujar Yuyun, salah satu perwakilan aksi, saat ditemui di aula SMAN 2 Cikampek.
Senada, Novi, warga Desa Tengah, Kecamatan Cikampek, yang juga ikut aksi, mempertanyakan sistem seleksi yang tidak memprioritaskan siswa dari desa terdekat.
“Jarak kami ke sekolah ini sangat dekat. Tapi kenapa justru anak-anak yang jauh diterima?” cetusnya dengan nada kecewa.
Ketua SPMB SMAN 2 Cikampek, Ade Suwarna, menjelaskan, pihak sekolah hanya bertindak sebagai pelaksana teknis dan tidak memiliki kewenangan penuh dalam proses seleksi SPMP.
“Benar, hari ini kami menerima perwakilan warga yang menyampaikan aspirasi. Mereka menyampaikan keberatan terkait anak-anak mereka yang tidak diterima di SMA 2 Cikampek, padahal tinggal di sekitar sekolah. Kami telah berdialog bersama Ketua Komite secara baik-baik dan aspirasi mereka sudah dituangkan dalam surat pernyataan,” pungkasnya .
Ia juga menyampaikan, keberadaan sekolah penyangga dan sistem zonasi telah diatur dalam Surat Keputusan (SK) dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, kuota siswa dari sekolah penyangga di SMAN 2 Cikampek dibatasi maksimal 6 orang per rombongan belajar (rombel), dengan total 66 siswa dari 11 kelas.
“Total siswa kelas 10 yang akan diterima tahun ini sebanyak 462 orang. Rinciannya, 396 siswa reguler dan 66 siswa dari sekolah penyangga. Satu kelas maksimal menampung 42 siswa,” terangnya.
Ia menambahkan, jumlah total siswa di SMAN 2 Cikampek dari kelas 10 hingga 12 tahun ajaran sebelumnya mencapai 1.160 orang. Sedangkan untuk tahun ini, jumlah pastinya masih menunggu proses data siswa.
Terpantau, meski sempat terjadi ketegangan, aksi berlangsung kondusif. Pihak sekolah berharap semua pihak dapat memahami bahwa sekolah hanya menjalankan sistem yang telah ditetapkan oleh dinas.
Sementara itu seorang warga Dawuan Tengah, Asep Saepudin menegaskan, akan berupaya menyampaikan surat protes ke Dinas Provinsi Jawa Barat.
“Kami warga Desa Dawuan Tengah bersama orangtua murid lainnya akan membuat pernyataan keberatan atas sistem yang menghambat anak-anak kami untuk belajar di sekolah terdekat,” tandasnya.(red/fj)
