Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Hj Sri Rahayu Agustina,SH
BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mempersipkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak secara digital (E-Voting). Untuk mendukung Pilkades secara digital, Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) telah mengeluarkan SE Nomor 143/PMD.01/DPM-Desa tentang Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak secara Elektronik/Digital yang ditujukan kepada para Bupati se-Jabar.
Surat Edaran (SE) tersebut berisikan sejumlah aturan tentang pelaksanaan pilkades elektronik, diantara mengatur soal administrasi dan pemutakhiran data pemilih, infrastruktur internet, sosialisasi pemilihan, serta pelatihan panitia pelaksana dan simulasi. “Semua harus disiapkan secara benar dan tepat, karena ini relatif baru di Jawa Barat bahkan di Indonesia,” ungkap KDM.
Mensikapi SE dari Pemprov Jabar tersebut, anggota Komisi I DPRD Jabar, Hj. Sri Rahayu Agustina, SH, Komisi I siap mendukung bahkan mendorong sekali. Namun, harus benar-benar dipersiapkan secara matang tahapan per tahapan, mulai dari pemutakhiran data administrasi pemilih, sarana-prasaran , dan yang terpenting infrastruktur internet.
“ Ya, tentu kita (DPRD-red) dukung, apalagi Pilkades serentak secara digital merupakan pertama dilakukan di Jabar bahkan se-Indonesia. Namun, ada beberapa hal yang harus disiapkan secara matang agar saat pelaksanaan dapat berjalan lancar dan sukses”, kata Sri Rahayu dari Fraksi Partai Golkar ini, Senin (22/9/2025).
Ia menambhakan, tahapan per tahapan haris persiapan dengan matang dan kesiapan panitia Pilkades harus juga matang. Jadi selain data pemilih dan falisilitas pendukung termasuk internet, tentunya harus dilakukan pelatihan Panitia Pilkades, Sosialisasi dan simulasi terhadap pemilih.
“Kenapa infrastruktur internet sangat penting dalam mendukung kesuksesan Pilkades Serentak, karena Pilkades di Jabar 2025-2026 mendatang, akan dilaksanakan secara digital atau E-Voting. Jadi jangan sampai saat pelaksanaan Pilkades, terjadi ke system error karena gara-gara internet blankspot atau lemot, ujar Sri Rahayu dari Dapil Kab. Karawang-Purwakarta ini.
Untuk itu, Sari Rahayu minta Pemerintah Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkades serentak, harus benar-benar melakukan check and recheck menjelang pelaksanaannya.
Selanjutnya, pasca pelaksanaan Pilkades, harus dilakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Pemerintah Kabupaten, Gubernur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), DPRD Kabupaten dan DPRD Jabar.
Ketika ditanya apakah DPRD Jabar akan ikut memantau langsung pelaksanaan Pilkades digital tersebut ?, “Ya, pasti Komisi I akan turun langsung. Bahkan bukan hanya Komisi I, tapi seluruh pimpinan dan anggota DPRD Jabar juga akan ikut memantau,” ujarnya.
Dengan berbagai dukungan dan kesiapan tersebut, Jawa Barat diharapkan mampu menjadi contoh sukses pelaksanaan Pilkades digital di Indonesia. Namun, tantangan teknis dan sosial harus diantisipasi secara serius agar transformasi digital dalam demokrasi desa ini benar-benar membawa kemajuan dan kepercayaan publik.(rls/fj)
