Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Anggota DPRD Karawang, Nurhadi
KARAWANG – Wakil Ketua Komisi II DPRD Karawang, Nurhadi tak ragu memberi rapor merah terhadap kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Karawang menjelang penutupan akhir tahun 2025.
Kepala DPKP, Rochman dan jajarannya dinilai telah gagal menjalankan program-program di sektor pertanian yang menjadi prioritas janji politik Bupati dan Wakil Bupati karawang.
Satu di antaranya yakni kegagalan Rochman dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung bagi para petani. Pasalnya sebulan sebelum pergantian tahun, puluhan pekerjaan infrastruktur pertanian tak kunjung dikerjakan tanpa kejelasan alasan. Padahal, anggaran telah disediakan.
“Tak ada jalan lain selain Pak Bupati mengevaluasi Kadis DPKP dan seluruh jajarannya. Saya sebagai mitra kerja di Komisi II tak ragu memberi rapor merah terhadap kinerja DPKP,” kata Nurhadi.
Nurhadi menilai, kendati dalam pekan atau beberapa hari ke depan program dilaksanakan atau dibangunkan, akan menjadi program yang dipaksakan.
“Kalau tetap dilaksanakan pun akan menjadi proyek yang dipaksakan. Bayangkan saja ini sudah lewat 45 hari kalender kalau dilaksanakan, artinya bisa nyebrang tahun, kalau diakali menggeser tanggal, bisa celaka berjamaah, itu pertama mau saya ingatkan. Kedua, intensitas hujan sudah mulai tinggi. Pekerjaan jalan usaha tani yang saat ini belum dilaksanakan oleh DPKP perlu cuaca yang bagus agar hasil optimal, kecuali kalau mau asal jadi. Ketiga, kondisi riil saat ini dari informasi yang saya dapatkan harga material sedang naik drastis, kalau tetap dilaksanakan, pemda rugi hasil tidak optimal, pengusaha rugi secara bisnis, dan petani menjadi yang paling dirugikan karena disediakan infrastruktur yang tidak layak,” kata dia.
Semua masalah yang kini dipikul oleh DPKP, kata Nurhadi harus bisa dijelaskan kepada publik, kenapa program-program yang harusnya bisa dijalankan awal atau minimal pertengahan tahun terkesan ditunda-tunda. Hal tersebut membuat masyarakat menaruh curiga apa yang terjadi di dalam birokrasi DPKP sehingga gagal mengeksekusi program di sektor pertanian yang menjadi isu prioritas bupati dan wakil bupati.
“Jangan sampai ternyata ada sesuatu di dalam DPKP, tapi yang menjadi korban dan yang terdampak justru masyarakat, khususnya para petani. Ini harus dipertanggungjawabkan. Tak ada jalan lain, memang Pak bupati harus mengevaluasi DPKP,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Mumun Maemunah, menyampaikan, realisasi terakhir Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) baru mencapai 57 persen.
“Rata-rata realisasi OPD masih di bawah target, masih kecil. Apalagi DPKP baru 57 persen,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD melalui rapat Badan Anggaran (Banggar) terus menekankan agar realisasi anggaran dimaksimalkan.
“Termasuk DPKP, kita terus mendorong agar program berjalan sesuai rencana,” katanya.
Mumun mengaku heran dengan pola belanja di Kabupaten Karawang. Padahal, DPRD telah berulang kali mengingatkan agar pelaksanaan program dilakukan sejak awal tahun.
“Kalau pekerjaan program biasanya dihabiskan atau dikejar di akhir tahun, jadinya serapannya kecil. Tapi masih saja diulang terus,” ucapnya.
Ia meminta setiap OPD, terutama DPKP segera menyelesaikan program-programnya.
“Apalagi yang berhubungan langsung dengan sektor pertanian, harus segera dituntaskan,” ucapnya.
Ia menekankan pentingnya penanganan program Jaringan Irigasi Tersier (JITUT). Mumun menegaskan, pemerintah daerah harus mempercepat realisasi program pertanian agar petani tidak dirugikan.
“Program harus berjalan tepat waktu agar hasil panen optimal,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta monitoring dan evaluasi yang lebih ketat terhadap setiap OPD.
“Kami akan terus memantau agar serapan anggaran agar bisa maksimal serapannya di akhir tahun ini,” tegasnya.
Dengan langkah ini, DPRD berharap produktivitas pertanian di Karawang tetap tinggi dan serapan anggaran lebih maksimal.
“Kita ingin semua program OPD tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(red/fj)
