Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Komisioner Komnas Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat, Wawan Wartawan.
Karawang – Dalam rangka menekan angka kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, serta dalam upaya mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA), Komisioner Komnas Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat, Wawan Wartawan meminta Dinas Pendidikan melakukan optimalisasi peran dan Fungsi Guru Bimbingan dan Konseling di tiap Sekolah.
Guru Bimbingan Konseling (BK) berperan penting dalam mengatasi bullying melalui pendekatan pencegahan, penanganan, dan kolaborasi. Guru BK dapat memberikan konseling individu dan kelompok kepada korban serta pelaku, menumbuhkan empati dan karakter positif serta bekerja sama dengan orang tua dan guru lain untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung.
Menurut Wawan, Sekolah diharapkan dapat menciptakan lingkungan aman dan nyaman bagi anak, salah satunya dengan menekan angka bullying yang marak terjadi di lingkungan sekolah, Guru BK memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi dan advokasi tentang konsep dasar perlindungan diri, serta pembinaan secara masif dan keberlanjutan kepada seluruh siswa.
Realisasi Sekolah Ramah Anak adalah mimpi Kita bersama, agar setiap anak dapat belajar dan berkembang secara optimal, praktik bullying harus ditekan dan disikapi secara serius oleh seluruh lembaga sekolah.
Dilain sisi, Wawan juga menyoroti terkait pola-pola layanan konseling di sekolah yang masih melakukan pola penjangkauan melalui cara-cara lama, dengan kemajuan teknologi dan anak-anak sekolah lebih familiar dengan gadgetnya, Wawan meminta Dinas Pendidikan menyiapkan layanan konseling digital berbasis gadget, hal ini sangat memungkinkan untuk dijangkau para siswa.
Menurut Wawan, layanan bimbingan konseling berbasis online tentunya dapat mengintegrasikan seluruh kebutuhan guru BK dan siswa dalam dalam satu platform. Melalui layanan online, guru dapat mengelola data konseling, melakukan monitoring perkembangan siswa, serta memberikan layanan konseling secara online yang tentunya sudah sesuai regulasi POP BK. Siswa pun dapat dengan mudah mengakses konsultasi, mengikuti asesmen psikologi, dan terhubung dengan psikolog profesional bila diperlukan.
Diharapkan melalui proses bimbingan konseling menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mudah diakses, sekaligus membantu sekolah dalam mendukung kesehatan mental, minat bakat, serta perkembangan akademik siswa.
Dengan beban yang begitu berat, tentunya Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan tentunya kedepan bisa memberikan reward dan insentif pendapatan bagi para Guru BK tersebut, diakhir Wawan juga menyampaikan, agar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga melakukan Upaya-upaya kolaborasi program Bersama Guru-Guru BK di setiap sekolah, sehingga Sekolah Ramah Anak bisa terus meningkat kualitasnya, sehingga parameter Kabupaten Layak Anak yang salah satu penilaiannya dari Sekolah Ramah Anak terus bisa ditingkatkan gradenya, bukan malah terus mengalami penurunan kategori.(red/fj)
