Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
BEKASI – Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini, Ade si raja bongkar itu masih diperiksa secara intensif di KPK.
“Benar, masih dilakukan pemeriksaan di dalam,” kata Juru Bicara KPK, Budi Peasetyo dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025) dini hari.
Total sebanyak 10 orang yang ditangkap KPK di Kabupaten Bekasi. Namun, hingga kini belum diketahui kasus yang membuat KPK melakukan OTT tersebut.
Sebelum menangkap 10 orang itu, KPK menyegel dua akses pintu ruang kerja Ade Kuswara Kunang, pada Kamis (18/12/2025) pukul 19.00 WIB. Penyegelan itu dilakukan tiga penyidik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun kbeonline.id, informasi kegiatan penindakan korupsi telah beredar sejak siang hari. Narasi yang beredar yakni operasi tangkap tangan (OTT).
Informasi itu kian menguat setelah mendapatkan konfirmasi dari sejumlah sumber di Gedung KPK. Namun demikian belum terdapat kejelasan kabar OTT tersebut.
Sedangkan menjelang malam, sekitar pukul 19.30 terpantau tiga orang diduga penyidik KPK mendatangi Gedung Kantor Bupati Bekasi. Ketiganya mengenakan masker, topi dan jaket serta menenteng tas. Mereka turun dari mobil berwarna gelap dan langsung memasuki gedung.
“Sudah tahu infonya, kami ditugaskan menyegel,” ucap salah seorang personel Satpol PP yang menirukan gaya bahasa ketiga orang tersebut. Dia bersama sejumlah personel lainnya sedang berjaga di kantor bupati.
Tak selang lama, ketiga orang tersebut langsung naik ke lantai dua menuju ruang kerja bupati. Pintu utama dan pintu samping ruang kerja itu disegel dengan garis KPK berwarna merah.
“Nah dari situ enggak tahu tuh, mereka pada geser ke samping enggak tahu lewat mana turunnya,” ucap sumber lainnya.
Belakangan baru diketahui sejumlah dinas lainnya turut disegel.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi Yan-yan Ahmad Kurnia mengaku belum dapat berkomentar banyak. Pihaknya masih menunggu konfirmasi baik dari KPK maupun kepala daerah.
“Saya belum bisa berkomentar seperti apa. Yang jelas kami masih menunggu kejelasannya, termasuk arahan dari pimpinan,” pungkasnya. (red/fj/kbe)
