Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Untuk menampung Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karawang menganggap perlu adanya Rumah Singgah sebagai wadah untuk rehabilitasi dan pembinaan. Sehingga dapat menampung anak jalanan, gelandangan dan pengemis, waria, wanita tuna susila (WTS), ketika terjaring razia.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Setya Dharma mengungkapkan, untuk membangun Rumah Singgah, perlu adanya keberpihakan anggaran dari Pemerintah Daerah. Pasalnya, selain infrastruktur bangunan, Sumber Daya Manusia (SDM) juga diperlukan untuk mendukung aktifitas Rumah Singgah. “Sebelumnya sudah pernah disuruh oleh Pa Sekda untuk membuat proposal terkait rumah singgah, tapi memang yang dipikirkan kami adalah keterbatasan SDM. Karenanya sejauh ini kita masih melakukan pembinaan dan rehabilitasi di UPTD LBK,” ujarnya kepada Fakta Jabar, Rabu (2/5).
Setya menambahkan, adapun pembinaan yang dilakukan bagi PMKS diantaranya adalah keterampilan mencuci steam kendaraan bermotor, tata boga (membuat kue) hingga menjahit/membuat lap yang didistribusikan ke Perusahaan. “Selain pembinaan tentu kita juga memberikan fasilitas alat kerjanya, agar mereka (PMKS) bisa mandiri sehingga tidak kembali turun ke jalanan,” jelasnya.
Setya membenarkan, Tahun Anggaran (TA) 2018 ini Dinsos mendapatkan ploting anggaran sebesar Rp. 708 Juta melalui APBD. Tetapi menurutnya, besaran tersebut masih kurang untuk melakukan pembinaan PMKS, sehingga cakupan pembinaan tidak merata hingga ke 30 kecamatan se-Kabupaten Karawang. “Namun jika dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lain, Rp.708 Juta dianggap lumayan paling besar. Karena penanganan PMKS yang dilakukan Dinsos Karawang menyeluruh, mulai dari anak jalanan, gelandangan, pengemis, waria, penyandang HIV AIDS, mantan narapidana, penyandang cacat, orang lanjut usia dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ),” pungkasnya. (lil)
