Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Didin Sirojudin | Anggota DPRD Kabupaten Karawang
KARAWANG – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, Didin Sirojudin, angkat bicara soal polemik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Karawang.
Ia menilai kebijakan baru justru mengancam keberlangsungan sekolah swasta di Karawang dan mendesak pemerintah segera mencari solusi yang adil bagi semua pihak.
Kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bertujuan menekan angka anak tidak sekolah, terutama dari kalangan rentan seperti P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dan KETM (Keluarga Ekonomi Tidak Mampu). Salah satu langkahnya, menambah jumlah siswa per rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri menjadi 50 orang.
Namun, di lapangan, kebijakan ini justru dinilai “membunuh” sekolah swasta. Dominasi kuota sekolah negeri membuat banyak sekolah swasta kesulitan mendapatkan murid baru.
“Gaji guru swasta sudah minim, sekarang dihantam lagi sulitnya mencari murid. Habis lah mereka,” tegas Didin, Jumat (11/7/2025).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Karawang per Februari 2025 menunjukkan ada 266 guru di 24 SMA swasta dan 1.924 guru di 99 SMK swasta. Total ada 2.190 guru swasta yang terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
Tak hanya ancaman PHK, banyak sekolah swasta juga sudah mulai memangkas gaji guru honorer demi bertahan hidup.
Sekolah-sekolah swasta di Karawang bahkan telah menyuarakan protes. Mereka menilai kebijakan ini menambah kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta, bukan mempersempitnya.
“Alih-alih menyetarakan kualitas, kebijakan ini malah menumbuhkan stigma negatif terhadap sekolah swasta. Masyarakat makin enggan memilihnya,” ujar Didin.
Ia mengakui, program afirmatif untuk kelompok miskin adalah langkah mulia. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut tetap harus mempertimbangkan ekosistem pendidikan secara keseluruhan.
“Jangan bawa-bawa narasi sekolah di mana saja sama kalau sistem penerimaannya tidak mencerminkan keadilan itu sendiri,” ucapnya.
Didin mendesak agar kebijakan rombel dan jalur SPMB ini dievaluasi secara menyeluruh. Ia juga meminta pemerintah daerah hadir memberi solusi yang konkret bagi sekolah swasta, mulai dari mekanisme distribusi siswa, insentif bagi guru swasta, hingga dukungan anggaran.
“Kalau seperti ini terus, sekolah swasta bisa gulung tikar. Pemerintah provinsi dan daerah harus hadir. Jangan sampai niat membantu masyarakat rentan malah menyingkirkan lembaga pendidikan yang selama ini ikut membangun daerah,” pungkasnya.(rls/fj)
