Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Karawang – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Hj. Sri Rahayu, SH secara aktif menjalankan fungsi pengawasan legislatif dengan fokus pada isu krusial sektor pangan. Bertempat di Aula Desa Pasirkamuning, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Sri Rahayu menggandeng Bank BJB untuk secara langsung mendorong efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian bagi para kelompok tani.
Kegiatan ini bertajuk “Peran Pengawasan DPRD Provinsi Jabar Mendorong Efektivitas Penyaluran KUR Pertanian,” yang sekaligus menjadi ajang silaturahmi, edukasi, dan wadah diskusi terkait peningkatan tata kelola pemerintahan serta akses pembiayaan.
Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan kelompok tani, penyuluh pertanian, serta perwakilan dari Bank BJB (Kukuh dan Nika), Sri Rahayu menekankan bahwa akses permodalan adalah kunci utama untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
“Tugas kami di DPRD Jabar, khususnya dalam fungsi pengawasan, adalah memastikan bahwa program strategis pemerintah, seperti KUR Pertanian, dapat sampai tepat sasaran, mudah diakses, dan prosesnya tidak berbelit-belit,” tegas Sri Rahayu.
Ia menyoroti berbagai tantangan yang kerap menghambat petani Karawang dalam mengakses KUR, mulai dari masalah administrasi, agunan, hingga minimnya pemahaman mengenai mekanisme pengajuan dan pengembalian kredit. Kondisi ini yang sering membuat petani terpaksa terjerat pinjaman berbunga tinggi dari pihak tidak resmi.
Anggota dewan yang akrab disapa Mak Sri ini mendengarkan langsung keluhan dan masukan dari petani, kemudian menyoroti perlunya beberapa langkah perbaikan yang menjadi komitmen legislatif:
1. Pendampingan Intensif: Meminta Dinas terkait dan Bank BJB untuk meningkatkan sosialisasi dan pendampingan bagi petani, terutama terkait penyusunan rencana usaha sebagai syarat pengajuan KUR Pertanian.
2. Harmonisasi Data Pertanian: Mendorong integrasi data petani dan lahan pertanian untuk mempermudah verifikasi dan mempercepat proses persetujuan KUR Pertanian.
3. Memperkuat Peran Penyuluh (PPL): Mengoptimalkan peran Penyuluh Pertanian Lapangan sebagai ujung tombak dalam membantu petani mengakses informasi dan fasilitas permodalan.
Pihak Bank BJB, melalui pemaparan Kukuh dan Nika, turut memberikan edukasi mendalam terkait mekanisme pengajuan dan manfaat program KUR, serta cara mengelola pinjaman dengan baik dan berkelanjutan.
“Kami akan membawa aspirasi dan temuan di lapangan, terutama terkait kendala KUR Pertanian di Pasirkamuning ini, ke dalam rapat kerja Komisi [Komisi II] DPRD Jawa Barat. Pengawasan ini menjadi bahan evaluasi untuk mendorong Pemerintah Provinsi Jabar dan mitra kerja terkait agar membuat kebijakan yang lebih pro-petani,” jelas anggota dewan dari Fraksi Golkar ini.
Sri Rahayu menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat adalah kunci utama memperkuat perekonomian daerah.
“Petani adalah pahlawan pangan kita. Dengan modal yang cukup dan terkelola dengan baik, kita yakin pertanian Jawa Barat akan semakin maju dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional,” pungkas Sri Rahayu DPRD Jabar.
Kegiatan pengawasan di Aula Pasirkamuning ini ditutup dengan komitmen bersama antara legislator, pemerintah daerah, dan perbankan untuk terus bersinergi demi kelancaran program pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh petani di Karawang.(rls/fj)
