Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Anggota DPRD Jawa Barat Hj Sri Rahayu Agustina, SH mendorong penguatan program kepemudaan
Purwakarta – Anggota DPRD Jawa Barat, Sri Rahayu mendorong penguatan program kepemudaan demi optimalisasi bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada 2030 mendatang.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bersama Angkatan Muda Majlis Dakwah Islamiyah (AMMDI) Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Purwakarta.
Sri rahayu menyampaikan bahwa dirinya memberikan dorongan kepada pemerintah provinsi untuk memperkuat dan memperluas program-program kepemudaan sebagai langkah strategis dalam memanfaatkan bonus demografi serta meningkatkan daya saing generasi muda.
“Kita saat ini sedang menghadapi bonus demografi dimana para usia produktif atau usia kerja lebih banyak dibanding usia lansia atau non produktif,” katanya kepada awak media pada Sabtu (22/11/2025).
ia pun menegaskan bahwa pemuda harus diposisikan sebagai subjek pembangunan yang diberi ruang partisipasi dan kesempatan pengembangan diri.
“Generasi muda adalah aset utama daerah. Pemerintah perlu memastikan hadirnya program kepemudaan yang lebih komprehensif, terukur, dan berkelanjutan agar potensi pemuda dapat berkembang secara optimal dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa tantangan yang dihadapi pemuda saat ini semakin kompleks, seperti keterbatasan akses pelatihan berkualitas, kesenjangan keterampilan digital, tingginya kebutuhan ruang kreativitas, serta belum meratanya dukungan kewirausahaan pemuda.
Untuk itu, ia menegaskan perlunya kebijakan penguatan pada beberapa aspek strategis.
“Tentunya dukungan pemerintah untuk organisasi kepemudaan harus besar, mulai dari program umkm atau program apapun pemuda harus dilibatkan,” tegasnya.
Anggota komisi I DPRD Provinsi Jawa barat ini pun menekankan bahwa program kepemudaan bukan hanya kegiatan seremonial, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia.
“Jika kita ingin Jawa Barat memiliki daya saing tinggi dan mampu menjawab tantangan masa depan, maka penguatan program kepemudaan harus menjadi prioritas anggaran dan kebijakan pemerintah daerah,” tegasnya.
Dirinya pun meminta agar pemerintah provinsi serta kabupaten/kota untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif, sehingga kebijakan kepemudaan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan teknologi dapat selaras dan berdampak luas.
“Saya minta perpres no 43 tahun 2022 tentang koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dapat berjalan dengan baik,”pungkasnya. (rls/fj)
