Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
FAKTA.KARAWANG-Komisi II DPRD Kabupaten Karawang tidak hanya mendesak Perum BULOG untuk menyerap gabah petani terdampak banjir, tetapi juga meminta Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Karawang agar tidak tinggal diam dan segera melakukan pendataan terhadap lahan sawah yang terendam banjir.
Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah, menyampaikan, banjir yang melanda sejumlah wilayah pertanian di Karawang telah menyebabkan kerusakan pada tanaman padi dan berpotensi menimbulkan gagal panen. Oleh karena itu, pendataan yang akurat sangat dibutuhkan sebagai dasar penanganan lanjutan dan pemberian bantuan kepada petani.
“Distan juga harus turun membantu dengan pendataan lahan sawah yang terkena dampak ada berapa hektare supaya nanti bisa klaim asuransi. Kedepan tentunya Distan harus memperbaiki sarana prasarana pertanian, sistem pengairan, seperti jitut,turap dan lainnya,” katanya.
“Kami minta Distan turun langsung ke lapangan. Jangan hanya menunggu laporan, tetapi lakukan pendataan menyeluruh terhadap sawah yang terdampak banjir, baik luas lahan maupun tingkat kerusakannya,” sambungnya yang juga Ketua Fraksi PKS ini.
Menurutnya, data tersebut penting untuk menentukan langkah strategis, mulai dari pengajuan bantuan benih, asuransi pertanian, hingga koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Selain itu, pendataan juga diperlukan agar petani tidak dirugikan dan mendapatkan haknya secara tepat.
Komisi II juga menegaskan bahwa peran BULOG dan Distan harus berjalan beriringan. BULOG diharapkan tetap menyerap gabah petani dengan harga yang layak, sementara Distan bertanggung jawab memastikan kondisi riil di lapangan tercatat dengan baik.
“Kemarin pun saya ke Kecamatan Jayakerta kondisinya seperti itu (sawah terendam banjir), karena hujan terus akibatkan sawahnya kebanjiran. Kalau enggak dipanen takut tambah rusak kerendam banjir, dipanen pun padi belum matang dan basah, akhirnya padi di tawar murah di bawah harga yang ditetapkan pemerintah (Bulog) Rp6.500. Padahal, sekarang padi sedang susah dicari karena rata-rata sudah panen, biasanya harganya mahal, tapi sekarng harnganya murah banget. Saya harap BULOG turun tangan untuk membeli padi para petani sesuai dengan HPP Rp6.500,” ujarnya.
Dengan kondisi sawah terendam banjir lalu para petani mengangkut padinya dengan cara ngepok maka membuat petani makin menjerit karena harus keluarkan biaya tambahan.
“Prihatin sekali dengan kondisi petani sekarang. Biaya untuk bertaninya mahal, tapi hasil panennya murah. Ada yang tidak kebanjiran, tapi kena sawah kena hama akibatkan enggak bisa dipanen,” ungkapnya.
Ia pun mendesak kepada pihak BUOG dan Distan segera turun untuk membantu para petani, agar keberadaan pemerintah dirasakan oleh masyarakat,
“Petani saat ini sedang kesulitan. Jangan sampai mereka dibiarkan menanggung kerugian sendiri. Pemerintah daerah harus hadir,” tegasnya.
Komisi II DPRD Karawang berjanji akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong dinas terkait agar segera mengambil langkah konkret demi melindungi keberlangsungan sektor pertanian di Karawang.(red/fj)
