Tag Archives: DPRD Karawang

KARAWANG – Banjir yang kembali merendam Karawang Timur bukan sekadar akibat hujan, melainkan cermin kelalaian pengelolaan sungai yang dibiarkan berlarut-larut. Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, menuding pendangkalan Kali Cilamaran yang tak kunjung dinormalisasi sebagai biang utama banjir, sekaligus mempertanyakan tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang dinilai abai menjalankan kewenangannya. Endang Sodikin mengatakan, banjir melanda wilayah Kelurahan ...

KARAWANG– Komisi II DPRD Kabupaten Karawang menindaklanjuti persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Karawang dengan membahas pengelolaan saluran air, sungai, serta kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Salah satu rencana strategis yang akan direalisasikan adalah pembangunan Bendungan Cibeet pada tahun 2026. Bendungan tersebut direncanakan berfungsi untuk mengatur debit air, menyediakan saluran penampungan air, serta mendukung perbaikan tanggul-tanggul Sungai ...

KARAWANG-Curah hujan yang masih tinggi membuat banjir di Kabupaten Karawang semakin meluas. Berdasarkan catatan BPBD Karawang hingga Jumat (23/1/2026), sedikitnya 23 desa yang tersebar di 10 kecamatan terdampak banjir. Yaitu dimana sebanyak 2.079 rumah warga terendam banjir dan 2.668 jiwa terdampak. Dampak banjir ini belum termasuk fasilitas umum seperti bangunan sekolah yang terendam banjir dan dikabarkan mengalami kerusakan. Menanggapi kabar ...

KARAWANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang menggelar Rapat Paripurna dengan dua agenda penting, yakni pembukaan Masa Sidang Kedua DPRD Kabupaten Karawang Tahun Sidang 2025–2026 serta pengumuman Masa Reses Kedua DPRD Kabupaten Karawang Tahun Sidang 2025–2026, Rabu 21 Januari 2026. Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari agenda kelembagaan DPRD dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara ...

FAKTA.KARAWANG-Komisi II DPRD Kabupaten Karawang tidak hanya mendesak Perum BULOG untuk menyerap gabah petani terdampak banjir, tetapi juga meminta Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Karawang agar tidak tinggal diam dan segera melakukan pendataan terhadap lahan sawah yang terendam banjir. Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah, menyampaikan, banjir yang melanda sejumlah wilayah pertanian di Karawang telah menyebabkan kerusakan ...

FAKTA.KARAWANG– Wakil Ketua Komisi II DPRD Karawang, Nurhadi, meminta Perum Bulog Karawang turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi hasil panen petani di wilayah Dapil III, terutama di Kecamatan Cibuaya dan Kecamatan Pedes. Permintaan tersebut disampaikan menyusul keluhan para petani yang tengah menghadapi anjloknya harga gabah akibat cuaca yang tidak menentu. Hujan yang terus turun selama masa panen membuat kadar ...

FAKTA.KARAWANG– Anggota DPRD Kabupaten Karawang, Taman bersama Wakil Bupati Karawang H. Maslani, BPBD, serta unsur Muspika Kecamatan Tirtajaya meninjau langsung kondisi masyarakat yang terdampak banjir di Desa Kutamakmur dan Desa Srikamulyan, Rabu (14/1/2025). Rombongan yang terdiri dari Camat Tirtajaya, Polsek, Koramil, serta Kepala Desa Kutamakmur, Kepala Desa Srikamulyan, dan Kepala Desa Srijaya tersebut melihat secara langsung dampak banjir yang merendam ...

FAKTA.KARAWANG– Komisi I DPRD Kabupaten Karawang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) program satu desa satu pabrik dengan skema pola orang tua asuh, Rabu (14/1/2026). RDP tersebut digelar sebagai upaya mengentaskan ketimpangan perekonomian dan menekan angka pengangguran, khususnya di wilayah Karawang Utara. Ketua Komisi I DPRD Karawang, Asep Saepudin Zuhri, menyampaikan bahwa draf Raperda tersebut ...

FAKTA.KARAWANG– Fungsi kawasan pergudangan 3 Bisnis di Kabupaten Karawang menuai sorotan tajam. Sejumlah bangunan yang sejatinya diperuntukkan sebagai gudang penyimpanan barang, justru diduga digunakan untuk aktivitas produksi layaknya pabrik. Temuan tersebut mengemuka setelah Komisi III DPRD Karawang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama organisasi masyarakat GMPI. Dari hasil pembahasan, DPRD memastikan adanya penyimpangan peruntukan bangunan yang berpotensi melanggar Peraturan Daerah ...

FAKTA.KARAWANG – Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD kembali mengemuka di tingkat nasional. Menyikapi hal tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Karawang menilai wacana tersebut memiliki sisi positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan secara matang. Ketua Fraksi PKS DPRD Karawang, Mumun Maemunah, S.Si, mengatakan Pilkada melalui DPRD dinilai lebih ...