Tag Archives: imigrasi karawang

Tekan Angka Pelanggaran Keimigrasian, WNA Wajib ke Kantor Imigrasi Untuk Perpanjangan Izin Tinggal

Faktajabar.co.id  – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menetapkan peraturan baru dalam pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di Indonesia. Mengacu kepada Surat Edaran Nomor IMI-417.GR.01.01 Tahun 2025 yang akan efektif berlaku mulai 29 Mei 2025, WNA yang berada di Indonesia wajib melakukan pengambilan foto dan wawancara di kantor imigrasi saat mengajukan perpanjangan izin tinggal. Sebelum ...

Read More »

Cegah TPPO & TPPM, Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang Perkuat Peran Desa Binaan

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kabupaten Karawang gencar memperkuat peran desa binaan sebagai strategi utama dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Program ini dilakukan dengan menggandeng perangkat desa di lima wilayah kecamatan Cilamaya. Lima desa yang menjadi desa binaan tersebut adalah Desa Cilamaya, Rawagempol, Cikarang, Cikalong, serta satu desa lainnya. ...

Read More »

Bertemu Gubernur Jabar, Kepala Imigrasi Karawang Sampaikan Layanan Pembuatan Paspor

Karawang – Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Andro Eka Putra menghadiri undangan silaturahmi dari Gubernur Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi di Gedung Karesidenan Purwakarta, Selasa (18/03/2025). Pada kegiatan tersebut, Andro menyampaikan sejumlah kebijakan strategis yang telah dilakukan, terutama terkait pelayanan paspor RI serta pengawasan keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA). “Dalam hal pelayanan paspor, saat ini kami ...

Read More »

Imigrasi Karawang Tolak 111 Permohonan Paspor, Ini Alasannya

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang saat menggelar forum rilis capaian akhir tahun pada Senin, 23 Desember 2024. “Saat wawancara, petugas mencurigai paspor tersebut akan digunakan untuk bekerja secara ilegal,” ungkapnya. Petrus memaparkan, ada beberapa modus yang paling sering digunakan oleh CPMI non prosedural, diantaranya; wisata, mengunjungi keluarga atau kerabat, persiapan/berjaga-jaga dan umrah. ...

Read More »

10 Negara Jumlah Pelanggar Aturan Keimigrasian Terbanyak Tahun 2024

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang merilis daftar, ada 10 negara dengan jumlah pelanggar aturan keimigrasian terbanyak sepanjang tahun 2024. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Petrus Teguh Aprianto menyebutkan, daftar 10 negara tersebut adalah China, Korea Selatan, Jepang, Philipina, Taiwan, India, Italia, Malaysia, Thailand dan Vietnam. “Rata-rata pelanggaran WNA hampir sama, terutama wilayah industri. ...

Read More »

Imigrasi Karawang Raih Dua Penghargaan Bergengsi di AHII 2024

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Petrus Teguh Aprianto. AHII merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para praktisi kehumasan di lingkungan imigrasi seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja dan inovasi di bidang kehumasan, khususnya dalam memberikan pelayanan informasi yang optimal kepada masyarakat. “Kami ...

Read More »

Komitmen Cegah TPPO, Imigrasi Karawang Beri Edukasi serta Perkenalkan Pimpasa

Karawang – Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Petrus Teguh Aprianto, kembali menegaskan komitmennya terhadap pencegahan praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Menurutnya, saat ini kasus TPPO yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai pelaku atau korban sudah pada tahap yang meresahkan. “Sebagaimana kita ketahui, Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara ...

Read More »

Imigrasi Karawang Umumkan Penyesuaian Tarif Permohonan Paspor

Karawang – Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengumumkan penyesuaian tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk layanan paspor. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 dan akan mulai diberlakukan pada 17 Desember 2024. Kepala Kantor Imigrasi Karawang, Petrus Teguh Aprianto, mengatakan penyesuaian tarif mencakup beberapa perubahan. Untuk paspor biasa non elektronik dengan masa berlaku ...

Read More »

Pasca UU Direvisi, Benarkah Mendorong Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian?

PEMERINTAH merintah Republik Indonesia (RI) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat untuk melakukan revisi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal ini menjadi langkah positif bagi penegakan hukum keimigrasian di Indonesia, pasalnya terdapat sejumlah perubahan dilakukan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan layanan dan pengawasan keimigrasian. Penguatan Paspor sebagai Bukti Kewarganegaraan Indonesia Salah satu ...

Read More »

Sukses Pertahankan Predikat WBBM, Kepala Imigrasi Karawang: ‘Hasil Kerja Keras Bersama!’

Karawang – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang berhasil mempertahankan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun 2024. Kepastian tersebut diperoleh setelah dibacakannya Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Satuan Kerja Berpredikat WBBM oleh Tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI), Kamis (12/09). “Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tim Penilai Internal (TPI), Kantor ...

Read More »