Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) melalui Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, akan berupaya mendorong kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan dan pemeliharaan Masjid serta Madrasah di Tahun Anggaran (TA) 2019. Hal itu akan disampaikan Fraksi Golkar, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2019, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang.
Ketua DPD Partai Golkar karawang, H. Sukur Mulyono, SH. mengatakan, selama ini alokasi anggaran untuk pembangunan atau pemeliharaan sarana ibadah tidak pernah ada, khususnya Masjid. Sangat memprihatinkan ketika melihat kondisi umat islam yang hendak membangun tempat ibadahnya, harus meminta minta sumbangan dipinggiran jalan dan lampu merah. Padahal, anggaran pendapatan Kabupaten Karawang itu sangat besar. Bukan tidak tahu, tetapi sepertinya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang pura-pura tidak tahu atau memang tutup mata ketika melihat kondisi tersebut, sehingga tidak pernah berbuat apa-apa. “Kami, DPD Partai Golkar akan all out memperjuangan, melalui Fraksi Golkar di DPRD, untuk mengalokasikan anggaran pembangunan sarana ibadah dalam APBD 2019,” ujarnya kepada Fakta Jabar, Sabtu (28/7).
Mulyono menambahkan, sejauh ini kondisi sarana ibadah, khsusnya Masjid dan Musholla yang ada di Kabupaten Karawang, hampir 60 hingga 80 persen sudah tidak layak untuk digunakan. Sehingga membutuhkan dana yang cukup besar untuk bisa merevitalisasi atau pun membangun sarana ibadah tersebut. Maka dengan demikian, Pemkab Karawang sudah saatnya mengalokasikan anggaran yang berpihak bagi sarana ibadah. “Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang itu besar. Kalo masih beralasan dari mana ploting anggarannya, lebih baik kurangi belanja pegawai yang menggunakan uang rakyat itu. Ketimbang menggelar rapat dan kunjungan kerja dengan dana besar, lebih baik bantu masyarakat membangun Masjid,” tegasnya.
Masih Mulyono menambahkan, sangat berbanding jauh ketika melihat fasilitas dan kemewahan yang didapat Para Pejabat dengan kondisi Umat Islam ketika ingin membangun Masjid harus turun ke jalan meminta-minta sumbangan. Oleh sebab itu, pihaknya mengintruksikan harapan masyarakat kepada Fraksi Golkar yang dipimpin oleh Suryana, SH. bersama rekan-rekan, untuk bisa mendorong alokasi anggaran Pembangunan Sarana Ibadah dalam pembahasan KUA–PPAS APBD Tahun 2019. “Kami meminta Bupati dan Ketua DPRD untuk all out membahas persoalan ini, karena sudah sangat urgent dan perlu diprioritaskan. Jika Pembangunan Sarana Ibadah tidak masuk dalam Ploting APBD 2019, maka pada saatnya (LKPJ) nanti Partai Golkar melalui Fraksi-nya tidak akan menyetujui APBD 2019,” pungkasnya. (lil)
