Ini Rincian Anggaran Rumah Subsidi / Non Subsidi 2019

FAKTAJABAR.CO.ID – Informasi harga dan lokasi rumah murah tentunya akan sangat berharga bagi masyarakat yang sedang mencari atau ingin membeli rumah, misal di perumahan.

Namun, adakah data-data yang menunjukkan lokasi rumah murah, atau rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)?

Pertanyaan seputar ada tidaknya informasi lokasi perumahan yang dibangun pemerintah itu menjadi salah satu bagian diskusi di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Rabu (30/1). Diskusi itu bertema “Indonesia Pasca Jokowi, Pembangunan Infrastruktur untuk Dinikmati Siapa?”

Pemerintahan Jokowi – JK sebenarnya telah membangun 1.114.608 unit rumah tahun lalu. Dilansir Tribunjogja.com mengutip dari kompas.com, data pembangunan perumahan melalui program sejuta rumah tersebut tercatat per 24 Desember 2018.

Setelah melampaui target 2018, pada 2019 ini pemerintah akan kembali membangun 635.361 unit rumah.

(Rincian detail anggaran APBN dan jumlah rumah subsidi / non subsidi serta bantuan pembiayaan tahun 2019 di bagian bawah artikel)

Meski demikian, masih muncul pertanyaan terkait program sejuta rumah tersebut.

Satu di antara sejumlah permasalahan, yaitu pelaksanaan program tersebut tidak disertai informasi lokasi dan jumlah rumah yang sudah dibangun.

Disebutkan dalam diskusi tersebut, sistem penyediaan rumah yang diterapkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai tidak jelas.

Ketidakjelasan itu termasuk pembiayaan dan dukungan administrasi birokrasi, baik berupa perencanaan maupun perizinan.

Pengamat perumahan Agung Mulyana mengatakan hal itu dalam diskusi di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Rabu (30/1/2019).

“Masalah sistem penyediaan rumah tidak jelas. Dukungan administrasi birokrasi bagaimana. Mengurus izin itu seperti akordeon, bisa panjang atau pendek”.

“Bisa sebulan selesai, bisa setahun enggak selesai-selesai karena standar tidak jelas,” ucap Agung, dikutip dari artikel kompas.com berjudul Kebijakan Perumahan Nasional Dianggap Tidak Jelas.

Sistem Perumahan MBR

Dia mengatakan, sistem yang tidak jelas juga berhubungan dengan penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), misalnya orang yang bekerja di sektor informal dan berpenghasilan rendah.

Selain itu, kebijakan perumahan antara pemerintah pusat dan daerah belum terpadu.

Hubungan mereka terlihat tidak sinkron karena regulasi yang dinilai juga tidak jelas, termasuk dalam pengadaan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).

“Menteri, gubernur, wali kota atau bupati ada wewenangnya masing-masing. Tapi di pemerintah daerah hanya mengurusi huntara dan huntap bagi korban bencana atau korban gusuran. Selebihnya tugas pemerintah pusat,” ujar Agung.

Dia berpendapat, perbedaan aturan ini tidak kunjung diklarifikasi oleh pemerintah hingga saat ini.

Informasi lokasi

Agung juga menyentil tentang Program Sejuta Rumah yang menurutnya pelaksanaan program ini tidak disertai dengan informasi lokasi dan jumlah rumah yang sudah dibangun.

Sebagai contoh di Provinsi Jawa Barat, di mana terdapat lebih dari 20 kabupaten atau kota.

Semestinya disebutkan di mana saja yang sudah dibangun perumahan itu beserta jumlahnya.

Berbagai informasi itu seharusnya bisa dijelaskan kepada masyarakat dalam bentuk matriks atau daftar yang terperinci.

“Katanya Program Sejuta Rumah, di mana? Misalnya di Jawa Barat, di Cianjur, Kuningan, atau Bogor berapa? Ada lebih dari 500 kabupaten atau kota di Indonesia yang bisa dimatrikskan, tapi tidak pernah dibikin,” imbuhnya.

Menurut Agung, pentingnya memikirkan sistem perumahan ini karena rumah itu akan membentuk perilaku, budaya, dan peradaban.

Sistem perumahan harus diperbaiki supaya muncul bangsa yang beradab.

Untuk diketahui, dalam catatan Kompas.com, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), telah membangun lebih dari sejuta rumah pada 2018.

Pencapaian ini dikontribusi pengembang dengan angka paling tinggi.

Baik itu untuk hunian non subsidi maupun hunian subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Berdasarkan data per 24 Desember 2018, rumah yang telah dibangun mencapai 1.114.608 unit.

Sementara untuk tahun ini, pemerintah menargetkan dapat membangun 635.361 unit rumah.

Rincian APBN

Berikut rincian anggaran pembangunan rumah 2019 oleh pemerintah yang bersumber dari APBN, dilansir dari artikel kompas.com berjudul Target Sejuta Rumah Tahun Ini 635.361 Unit.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan dapat membangun 635.361 unit rumah baru pada 2019.

Pembangunan ratusan ribu rumah itu untuk meneruskan Program Sejuta Rumah yang telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir.

Secara keseluruhan, dana yang dibutuhkan guna mencapai target tersebut adalah senilai Rp 17,616 triliun.

Adapun sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibagi menjadi dua, yaitu bantuan pembangunan fisik dan bantuan pembiayaan.

Dana pembangunan fisik

Dari bantuan pembangunan fisik, rumah yang akan dibangun total berjumlah 215.503 unit dengan biaya sebesar Rp 7,57 triliun.

Jumlah itu terdiri dari 6.873 unit rumah susun Rp 2,62 triliun, 2.130 unit rumah khusus Rp 551,25 miliar, 206.500 unit rumah swadaya dengan anggaran Rp 4,28 triliun.

Selain itu juga untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sebanyak 13.000 unit rumah umum Rp 123,8 miliar.

Dana bantuan pembiayaan

Kemudian, APBN untuk bantuan pembiayaan akan digunakan untuk membangun total 419.858 unit rumah dengan jumlah keseluruhan anggaran Rp 10,046 triliun.

Dana sebesar itu digunakan untuk membiayai Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 68.858 unit dengan anggaran Rp 5,2 triliun, dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 100.000 unit Rp 3,45 triliun.

Kemudian Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 237.000 unit dengan anggaran Rp 9,48 miliar,

dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebanyak 14.000 unit sebesar Rp 448 miliar.

“Itu target anggaran APBN, baik yang pembangunan rumah formal maupun informal, melalui subsidi,” ujar Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid. (red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Gelorakan Aksi Tolak Kerusuhan, Kapolres: Masyarakat Karawang Cinta Damai

KARAWANG– Kapolres Karawang, AKBP Nuredy Irwansyah mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karawang untuk menggelorakan aksi ...