PTKP PB HMI Ragukan Kinerja Institusi Keamanan Negara

JAKARTA – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) masih meragukan kinerja para alat negara dalam penyelenggaraan pesta Demokrasi 2019. Hal ini disampaikan langsung oleh Heru Slana Muslim dalam pertemuan siang tadi di rumah makan, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2019).

Heru sapaan akrabnya yang menjabat sebagai Ketua Bidang PTKP PB HMI ini menuturkan bahwa ada kecenderungan keberpihakan terhadap Petahana yang dilakukan oleh Institusi – Institusi Pertahanan dan Keamanan, yaitu POLRI, TNI, dan BIN sejak terhitungnya masa kampanye dimulai.

“Saya mencurigai adanya disintegritas POLRI, TNI, dan BIN dalam penyelenggaraan pemilu 17 April mendatang dikarenakan adanya ketimpangan perlakuan yang diberikan terhadap peserta pemilu 2019 yang lebih menguntungkan Pasangan Petahana,” kata Heru.

Diketahui memang semenjak KPU menetapkan 2 pasangan calon peserta Pilpres 2019 dan masa kampanye banyak polemik terjadi yang melibatkan ketiga institusi ini, diantaranya Kasus Neno Warisman yang menuai penghadangan oleh kepolisian dan Kabinda Riau, adanya manuver para purnawirawan TNI yang memberikan dukungan terhadap Jokowi yang secara tidak langsung mengisyaratkan pemberian dukungan TNI kepada Jokowi.

“Serta yang beberapa hari belakangan viral video polisi mengkampanyekan Jokowi pada saat pemberian bansos yg diluar dari pada fungsi keamanannya,” jelas Heru.

Terlebih lagi beredar telegram Kapolri bernomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 tanggal 18 Maret 2019 yang berisi 14 poin untuk menjaga perilaku netralitas. Menurut saya telah terjadi disorientasi yang dilakukan Kepolisian selama ini dalam perannya menjaga keamanan pada penyelenggaraan pesta demokrasi 2019.

“Mengingat tanpa adanya Surat Telegram tersebut Kepolisian memang harus bersikap netral sesuai dengan amanat Undang-Undang,” tambah Heru.

Kata dia, tentu saja kecondongan keberpihakan terhadap petahana menjadi preseden buruk untuk kemajuan demokrasi dinegara kita dan juga peradaban kita pastinya akan mengalami kemunduran ditengah persaingan dunia global.
Diakhir pertemuan Heru menyampaikan bahwasanya PB HMI melalui bidangnya akan mengkonsolidasikan persoalan keberpihakan Institusi Negara ini keseluruh cabang-cabang HMI.

“Saya berencana dalam waktu dekat akan membahas persoalan ini di internal HMI agar kami selaku agen sosial kontrol bisa mengambil langkah tepat untuk meredam,” pungkasnya.(cim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Soal Pelecehan Seksual Anak, MUI Sebut Status Garut Darurat

FAKTAJABAR.CO.ID – MUI Garut Jawa Barat sebut status pelecehan pelecehan seksual terhadap anak perempuan di ...