Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Beberapa waktu lalu komisi I menyambangi Diskominfo dalam agenda Kunjungan Kerja (Kunker). Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti hasil Study Banding dari Kota Palembang. Langkah pertama yang harus diperbaiki di Karawang ini kondisi kantor dan sarpras Diskominfo yang tidak memadai sehingga dapat mengurangi pelayanan publik. Demikian ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Karawang, Indriyani, MH.
Menurut Indri, informasi dari pihak Diskominfo, PPID Karawang menduduki urutan ke-12 se-Jawa Barat, salah satu penilaiannya adalah sarpras. Tahun ini diagendakan sosialisasi Perda keterbukaan publik di 10 Kecamatan, pelayanan informasi publik dengan aplikasi tangkar ada 713 aduan yang terselesaikan 622 aduan. “Perencanaan command center di Karawang dibutuhkan sinergi dari semua OPD terkait, misalnya PUPR pembuatan DED, Bagian Perlengkapan dan BKPSDM untuk SDM,” ujarnya kepada Fakta Jabar.
Indri menambahkan, launching direncanakan bulan juli 2019, kesiapaan Sarpras sudah 75 persen dan yang sudah ready diantaranya programmer 3 Orang, CCTV ada 10 pcs yang sudah dialokasikan di bagian perlengkapan. Akses internet di Kecamatan hasil survey Diskominfo sangat minim, dari 30 Kecamatan yang memiliki internet hanya di perkotaan, yaitu hanya di Kecamatan Karawang Barat dan Karawang Timur. “Saya sangat mendorong Kecamatan ini bisa mengalokasikan anggaran untuk akses internet sebagai media pelayanan,” jelasnya.
Masih Indri menambahkan, kendala yang utama masih pada jaringan, karenanya diharapkan Diskominfo bisa mengkomunikasikan dengan pusat IT Nasional agar bisa membantu pertambahan jaringan. Kemudian, admin pengaduan dari aplikasi tangkar harus cepat tanggap dalam merespon pengaduan. “Saya pribadi pernah mengirimkan SMS pengaduan tapi sampai hari ini tidak mendapatkan balasan dari nomor pengaduan, minimal ada balasan report aduan ditindaklanjuti ke Dinas terkait,” tandasnya.
Sementara, Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Karawang, Ahmad Fajar, MH. mengatakan, semua informasi harus bisa terintegrasi, baik informasi pertanian, perekonomian,infrastruktur. Ini memang inovasi besar tapi akan menjadi perhatian untuk Pemerintah Kabupaten Karawang karena wilayahnya merupakan penopang Ibu Kota dan Kawasan Industri. “Kaitan kebutuhan SDM dan anggaran, Diskominfo bisa menuliskan secara resmi kebutuhannya agar kami komisi I bisa mengawalnya,” pungkasnya. (lil)
