FSP Desak Sekda Subang Mundur

FAKTAJABAR.CO.ID – Terkait ramainya kabar bahwa serapan anggaran masih dikisaran sekitar 60%, membuat prihatin warga Subang. Artinya realisasi program-program kerja yang telah disusun pada tahun 2019 ini tidak berjalan dengan baik.

“Sekretaris Daerah sebagai pejabat tertinggi birokrasi seharusnya bisa menjadi garda terdepan dalam memberikan motivasi kepada para OPD untuk lebih cepat dalam penyerapan anggaran, bukan malah seperti menghalangi” Ujar Ketua Forum Silaturahmi Pantura (FSP) Dadang Juanda.

Menurut Dadang Juanda, Visi, misi dan program yang terlah disusun Bupati dan Wakil Bupati telah diterjemahkan dalam program kerja setiap tahunnya yang tertuang dalam APBD. Namun, dengan sangat minimnya serapan anggaran untuk tahun 2019 ini.

“Kami sangat khawatir, sebab realisasi anggaran erat kaitannya dengan realsiasi program yang telah disusun. Jangan sampai realsiasi ini ditumpuk diakhir tahun yang pada akhirnya akan menumbulkan kerawanan penyimbangan,” kata Dadang Juanda, dilansir wartakini.co, Senin (18/11/2019).

Kita sangat faham bahwa Bupati kita baru satu tahun menjalankan amanahnya. Maka para pembantunya mulai dari Sekda sampai setiap OPD, seharusnya mampu menjalankan program-program yang telah disusun.

“Sekda Subang Aminudin harus bertanggungjawab atas keberlangsungannya, sebab dia sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah. Jika memang tidak mampu melaksanakan tugas ini, lebih baik mundur saja daripada ada tapi tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik” tandasnya

Kami dari Forum Silaturahmi Pantura (FSP) meminta, Sekda jika tidak mampu bekerja, lebih baik mundur saja

“Dengan penyerapan anggaran masih dikisaran 60% padahal waktu tersisa anggaran 2019 hanya tinggal 1,5bulan, itu tandanya Sekda Subang Aminudin Tak becus Kerja, lebih baik mundur saja” tegasnya

Kami dari Forum Silaturahmi Pantura akan pantau sampai akhir tahun ini, bagaimana perkembangannya.

Kang DJ juga minta kepada Bupati Subang agar lebih tegas. Jangan pandang bulu dalam mengeluarkan peringatan

”Berikan sanksi tegas kepada pejabat kalau perlu pemecatan kepada birokrasi yang dianggap tidak becus dalam merelaisasikan program-program Bupati dan Wakil Bupati,” tegasnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Subholding Upstream Pertamina Regional Jawa Berhasil Padamkan Kebakaran & Selamatkan ABK Kapal Nelayan Cumi

Subholding Upstream Pertamina Regional Jawa berhasil Berhasil Padamkan Kebakaran & ...