Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Masih dalam agenda Kunjungan Kerja (Kunker) luar daerah dan dalam provinsi, kali ini Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang melakukan studi komparatif dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung, Senin (2/3).
Adapun materi yang disampaikan dalam studi banding tersebut adalah terkait dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Karawang. Demikian ungkap Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, H. Asep (Ibe) Syaripudin, ST. MM. kepada Fakta Jabar, Selasa (3/3).
Ibe menjelaskan, bahwa di Kota Bandung sendiri sudah melakukan pembinaan terhadap gelandangan, pengemis dan orang terlantar, dengan melibatkan beberapa SKPD seperti diataranya Satpol PP dan bahkan dengan lintas sektoral seperti Kepolisian dan Kodim dalam upaya melakukan pembinaan tersebut.
“Selain itu Kita juga melakukan studi komparatif tentang pembinaan anak yatim piatu dan kategori masyarakat miskin, yaitu tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),” jelasnya.
Ibe menambahkan, dimana Kota Bandung rutin melakukan verifikasi dan validasi data setiap tahunnya terkait dengan perubahan status sosial atau status ekonomi di masyarakat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk program BPNT. “Sehingga akurasi data benar-benar valid, apalagi dengan melibatkan pemerintah di tingkat desa serta Tenaga Pekerja Sosial (PSM),” paparnya
Masih Ibe menambahkan, pihaknya berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pun melalui Dinsos untuk secepatnya melakukan verifikasi dan validasi data menyangkut KPM sebagai penerima program BPNT, sehingga masyarakat yang benar-benar menerima bantuan itu terdata secara akurat. “Kita juga harus update setiap tahunnya, jangan sampai masyarakat yang berhak tidak mendapatkan bantuan, tapi yang tidak berhak justeru mendapatkan BPNT,” paparnya.
Sambung masih Ibe menambahkan, pihaknya juga melakukan konsultasi berkaitan dengan pembinaan anak yatim piatu dan jompo. Pasalnya, di Kabupaten Karawang sendiri terdapat posting alokasi dana hibah menyangkut pembinaan tersebut. Dimana proses pendistribusiannya melibatkan yayasan-yayasan yatim piatu yang ada di Kabupaten Karawang.
“Kami berharap kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan juga verifikasi data anak yatim piatu yang tersebar di 297 Desa dan 12 Kelurahan, sehingga dana hibah tersebut benar-benar tersalurkan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh yang berhak,” tegasnya.
Kembali terkait dengan PSM, Ibe mengingatkan janji serta apresiasi Bupati terhadap kinerja PSM, bahwa tanpa bantuan Para PSM tentu penanganan PMKS tidak berjalan optimal. Terlebih sudah melakukan pendampingan siang dan malam kepada Masyarakat Kategori Tidak Mampu terkait dengan pelayanan kesehatan, bahkan tak hanya di daerah saja tetapi hingga ke luar kota.
“Sedangkan Pemerintah Daerah sudah berjanji untuk merealisasikan Kartu Bebas Parkir di seluruh Rumah Sakit bagi Para PSM. Sehingga ini dapat mengurangi beban PSM saat melakukan pendampingan dan pelayanan terhadap masyarakat miskin. Karenanya Komisi IV berharap kepada Pemerintah Daerah, segera merealisasikan Kartu Bebas Parkir yang selama ini menjadi harapan Para PSM,” pungkasnya. (lil)
