Paripurna DPRD Karawang Pandangan Fraksi LKPJ Bupati Tahun 2021

Karawang – Paripurna DPRD Kabupaten Karawang, Senin (4/7/2022) di Gedung Sidang berlangsung khidmat. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Karawang dan dihadiri sejumlah anggota DPRD serta tamu undangan lainnya.

Agenda pembahasan rapat sidang paripurna itu adalah persetujuan laporan LKPJ Bupati Tahun 2021, persetujuan dan penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021 dan Pandangan akhir fraksi- fraksi tentang LKPJ Tahun 2021.

Saat sambutan, Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana mengatakan, bahwa rapat paripurna dengan agenda persetujuan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karawang tahun 2021 serta persetujuan dan penetapan RAPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 telah diselesaikan dan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada 24 Maret 2022. Hal tersebut sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU No.1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

“Dalam konteks pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun 2021, berbagai kebijakan yang diambil pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan komitmen politik yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026,” kata Bupati.

Selain itu, bupati juga mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Karawang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 telah mencapai 70,94 , telah masuk dalam kategori tinggi dengan perbandingan capaian tertinggi di Jawa Barat. Capaian tersebut didasari oleh angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita di kabupaten/kota.(red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

DLH Disorot ! DPRD Karawang Nilai Pengawasan Penggunaan dan Pencemaran Air Kurang Optimal

Karawang -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang menilai pengawasan ...