Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Karawang – Menyikapi banyaknya Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang ambruk. Dan banyaknya aduan terkait biaya sumbangan perbaikan, maupun pembangunan sekolah di Karawang di Tahun ajaran baru ini, Komisioner Komnas Perlindungan Anak, Wawan Wartawan,SH menilai Pemkab tak serius urus pendidikan di Karawang.
Kalau serius diurus, Wawan menyakini APBD Karawang mampu membenahi semuanya, misal sekolah rusak jangan lagi ada bahasa tidak ada anggaran.
“Tergantung kepekaan kepala daerahnya, ngerti tidak permasalahan dibawah, tim TAPD harus lebih selektif terkait alokasi anggaran yang ada,” kata Wawan, kemarin.
Wawan menyoroti pembangunan drainase yang dinilainya bukan menjadi hal yang prioritas, pemasangan uditch sepanjang jalan Ahmad Yani mulai dari Dealer Suzuki – Hotel Karawang Indah ataupun normalisasi saluran di sepanjang jalan Surotokunto ataupun di depan Kantor PUPR bukan menjadi hal yang prioritas dan alokasi anggaranya bisa lebih leluasa digunakan untuk akselerasi perbaikan sarana pendidikan.
Masih banyak lagi titik-titik pembangunan di tahun 2023 ini yang seharusnya buka. Menjadi perioritas utama, terutama pembangunan-pembangunan di selatan Karawang yang sarat konflik kepentingan.
Wawan juga menyayangkan pungutan sumbangan pendidikan dengan dalih sudah disepakati oleh pihak sekolah, komite dan orang tua. Harusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan sarana pendidikan.
Dalih kesepakatan orang tua jangan jadi melegitimasi pungutan liar di sekolah.
Masih banyak lagi titik-titik pembangunan di tahun 2023 ini yang seharusnya buka. Menjadi perioritas utama, terutama pembangunan-pembangunan di selatan Karawang yang sarat konflik kepentingan.
Wawan juga menyayangkan pungutan sumbangan pendidikan dengan dalih sudah disepakati oleh pihak sekolah, komite dan orang tua, harusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan sarana pendidikan.
“Dalih kesepakatan orang tua jangan menjadi dasar legitimasi untuk melakukan pungutan,” ujarnya.
Wawan berharap, untuk rencana pembangunan tahun 2024 Pemkab dan pihak legislatif bisa lebih memilah kebutuhan urgensi masyarakat dibawah. Terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti sektor pendidikan dan kesehatan.
“Pembangunan yang sifat belum menjadi skala prioritas harus ditunda terlebih dahulu, alokasi untuk perbaikan sekolah mesti menjadi hal prioritas,” pungkas Wawan.(red/fj)
