Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Pasar Tradisional Karawang
Karawang – Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar Musrenbang yang membahas RPJPD dan RKPD untuk tahun 2025 hingga 2045. Adapun Program prioritas dalam RPJPD dan RKPD 2025 hingga 2045 berupa infrastruktur, sekolah, pembangunan Ruang Terbuka Hijau, pembangunan hutan kota, pengairan, dan pembangunan PA.
Kepala Bappeda Karawang, Muhamad Ridwan Salam menyampaikan sebelum diadakan Musrenbang tingkat kabupaten, telah diadakan Musrenbang tingkat desa dengan menghasilkan 2.117 usulan. Kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan dengan usulan 5.125. Selanjutnya dilakukan Musrenbang dapil dengan memasukkan 3.884 usulan ke dalam SIPD.
“Merupakan kegiatan yang sudah harus dilaksanakan dan salah satu tahapan yang dilalui dengan proses pembahasan. Ini diawali dengan Musrenbang desa terkumpul 2.117 usulan dengan 15 perangkat desa selanjutnya Musrenbang RKPD tingkat kecamatan terkumpul sebanyak 5.125 usulan, kemudian dilaksanakan dengan Musrenbang dapil memasukan usulan pokok pikiran yang dimasukkan ke dalam SIPD sebanyak 3.884 usulan,” ujarnya, pada Kamis, (18/04/2024) di Hotel Mercure Karawang.
Ia menerangkan, jika berkaitan dengan proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) maka akan dilakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum. Hal ini agar menyesuaikan program kerja antara kepala daerah terpilih dengan program yang telah disusun. Ia menegaskan seluruh usulan akan disesuaikan dengan RPJMD Karawang.
“RKPD tahun 2025 yang hasilnya dari Musrenbang desa sampai dapil tentunya akan kita sesuaikan dengan target RPJMD termasuk juga pembahasan anggaran umum di BPKAD walaupun kita juga tidak terlepas dari sumber pembiayaan lainnya. Itu ada mekanismenya, kita juga akan komunikasi dengan KPU kalau dikaitkan dengan pilkada. Tentunya semua rujukan nantinya akan mengarah kepada RPJMD,” terangnya.
Bupati Karawang, Aep Saepulloh mengungkapkan, salah satu program prioritas saat ini berupa pembangunan pasar di beberapa kecamatan. Tidak hanya itu pemerintah daerah juga akan membangun pasar rakyat. Ia menegaskan ekonomi masyarakat kecil termasuk ke dalam skala prioritas bagi pemerintah.
“Pertama yang jelas kita hari ini meninjau kembali PKS yang tentunya hari ini tidak kita berikan lagi keleluasaan. Kalau nantinya PKS nya merugikan bagi masyarakat kita, kita akan tegur sesuai dengan aturan. Saya berharap mudah-mudahan seperti Pasar Jatisari, Pasa Batujaya, Pasar Karawang nantinya akan kita bangun. Perekonomian masyarakat kecil ini tentunya menjadi skala prioritas tanggungjawab kita,” ungkapnya.
Pembangunan pasar tersebut keseluruhan akan menggunakan anggaran dari pemerintah daerah. Ia menjelaskan jika mempelajari hal tersebut ketika melakukan studi banding ke daerah Banyumas. Selain itu untuk program prioritas lainnya terletak di sekolah dan infrastruktur. Aep telah memberikan instruksi kepada Bappeda untuk melakukan pertemuan dan pembahasan bersama dengan pemerintah provinsi untuk membahas terkait SMA.
“Saya berharap mudah-mudahan ke depan untuk menggunakan anggaran Pemda sehingga tidak memberatkan seluruh pedagang seperti yang ada di Banyumas. Kami siap memberikan anggaran secara maksimal untuk membangun Pasar Jati, bukan hanya Pasar Jati saja tapi untuk pasar rakyat pun sama nanti kita akan bangunkan. Program prioritas melihat RPJPD seperti infrastruktur, sekolahan makanya saya titipkan ke Bappeda untuk memanggil pihak provinsi,” lanjutnya.
Pemerintah Karawang juga telah membangun dua sekolah di Kecamatan Cilamaya Kulon dan Tegalwaru. Tidak hanya itu, untuk terkait pengairan pun menjadi program prioritas. Aep menegaskan kepada dinas pertanian, PUPR dan bbws untuk membahas hal tersebut. Hal itu juga termasuk untuk perbaikan infrastruktur jalan.
“Di Karawang sekarang sedang membangun dua sekolah, pertama di Cilamaya Kulon dan ke dua di Tegalwaru. Walaupun SMA ranah provinsi tapi ini kan masyarakat Karawang. Termasuk juga dinas pertanian, BBWS kan hampir 90 persen kewenangan ini milik BBWS tapi persawahannya ada di kita pengairannya adalah kewenangan BBWS. Makanya tidak boleh ada ego sektoral, harus kita duduk sama-sama PUPR, Pertanian, BBWS, PJO II. Termasuk juga infrastruktur jalan juga,” jelasnya.
Kemudian akan di bangun hutan kota dan memperbanyak Ruang Terbuka Hujan (RTH). Bappeda wajib membuat DED perencanaan. Ia mengaku untuk sekarang telah meminta Bappenda untuk menyusun keuangan. Program lainnya berupa menyediakan panggung seni bagi seniman dan budayawan Karawang.
“Kita harus memiliki tempat RTH, hutan kota. Bappeda minimal sudah membuat DED perencanaan. Hari ini yang akan pusing itu BAPPENDA karena saya gencar terus untuk keuangan. Saya melihat hutan kota ini harus dibangun karena masyarakat Kabupaten Karawang butuh ruang, kita punya tanahnya dan ke dua tidak semua terealisasi di kota jadi minimal di Jalan Baru juga hidup. Kita ini punya banyak seniman, budayawan kita berikan mereka tempat jadi panggung seni semuanya di sana. Di situ juga nanti ada RTH nya minimal orangtua bisa jalan-jalan. Insyallah ke depan juga akan kita teruskan yang dari Klenteng sampai ke Tuparev dengan anggaran dari CSR,” pungkasnya.(aip/cim/fj)
