Ragam

Karawang – DPRD Kabupaten Karawang mendorong pemerintah daerah untuk segera membuat Peraturan Bupati (Perbup) yang mewajibkan perusahaan bus angkutan jemputan karyawan dan kendaraan angkutan barang produksi menggunakan plat nomor polisi wilayah Kabupaten Karawang guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan ini dinilai penting untuk meningkatkan pengawasan dan pendapatan daerah. Plat nomor yang dimaksud adalah plat dengan huruf awal T, ...

Faktajabar.co.id – PT PLN (Persero) bersama dengan PT Pindad menandatangani memorandum of understanding (MoU) dalam rangka memperkuat sinergi inovasi dan kolaborasi strategis nasional pada Senin, (10/3) di Graha Pindad, Bandung, Jawa Barat. Penandatanganan MoU yang dilakukan antara Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dengan Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa ini memiliki ruang lingkup kerja sama studi pengembangan potensi pembangkit ...

KARAWANG– Layanan di Kantor ATR/BPN Karawang yang dikeluhkan masyarakat menjadi perhatian serius DPRD Karawang, khususnya Komisi I DPRD Karawang. Keluhan terkait lamanya proses penerbitan sertifikat dan balik nama tanah seharusnya bisa diminimalkan dengan pengawasan yang lebih ketat dari pimpinan instansi terkait. Ketua Komisi I DPRD Karawang, Asep Saepudin Zuhri, menilai bahwa estimasi waktu penyelesaian yang jelas perlu ditetapkan agar masyarakat ...

Karawang – Musda Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Karawang selangkah lagi. Sebab itu, pengurus HIPMI Karawang menggelar acara silaturahmi lintas generasi pada Senin, 10 Maret 2025. Kegiatan ini menjadi ajang reuni bagi keluarga besar HIPMI Karawang dengan menghadirkan ratusan mantan pengurus dari periode 2003 hingga 2025. Ketua Pelaksana, Ahyadi Hidayat, menyampaikan bahwa Silaturahmi Lintas Generasi ini merupakan inisiatif dari ...

Karawang –  Pemerintahan Desa di Kabupaten Karawang akan mempunyai kendaraan operasional. Kendaraan itu berupa sepeda motor terbaru. Kendaraan tersebut bisa digunakan perangkat desa dan kepala desa dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Kepada faktajabar, Saefuloh, Kepala DPMD Karawang mengatakan itu, Selasa 11 Maret 2025. “Kendaraan operasional desa akan kita apelkan nanti Minggu kedua atau ketiga di bulan April,” ...

Karawang – Akademisi Hukum sekaligus Anggota Komisi IV DPRD Karawang, Dr. Dede Anwar Hidayat, SH., MH meminta penegak hukum berlaku adil dalam menangani kasus kekerasan seksual terutama yang menimpa anak-anak. Hal ini, Dede sampaikan saat melakukan kunjungan ke Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Karawang pada Selasa, 11 Maret 2025. “Saat ini zaman sudah modern, tapi peristiwa masih ...

Karawang – Geliat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Karawang semakin “Loyo”. Berbeda sebelumnya yang terlihat begitu gairah. Hal itu diakui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (DPMD) Karawang, Saefuloh kepada faktajabar, Selasa 11 Maret 2025 di kantornya. Menurut Kadis PMD, dari 297 BUMDes di Karawang yang masih aktif kegiatan 160 BUMDes. Sisanya, kata dia, masih biasa-biasa saja. “Ya, ...

Karawang – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2025 ini bisa ditunda lagi. Hal itu dikarenakan regulasi yang mengatur Pilkades belum disahkan oleh pemerintah. “Regulasi masih menunggu pemerintah pusat,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Karawang, Saefuloh kepada faktajabar.co.id pada Selaa, 11 Maret 2025 di kantornya Jalan Surotokunto, Karawang. DPMD telah mengirimkan surat ke kementrian tentang Pilkades, tetapi kata dia, ...

Karawang – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Sri Rahayu, S.H., menggelar Reses II Tahun Sidang 2024-2025 di Karawang. Dalam kesempatan ini, ia tidak hanya menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga menyampaikan program serta visi misi Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi. Dari acara ini menyampaikan program, Visi Misi nya Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi, terkait dengan infrastuktur pembangunan, Kesehatan, Pemasangan ...

Karawang – Kekecewaan terhadap kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) terus membesar. Kali ini, Andri Yanto, salah satu peserta PPPK 2024 asal Karawang, secara terang-terangan menyatakan kemarahannya atas keputusan Menpan yang dinilai meresahkan rakyat Indonesia. “Keputusan ini benar-benar mencederai perjuangan kami yang telah mengikuti proses panjang dalam seleksi PPPK 2024. Bukannya memberikan kepastian, MENPAN-RB justru membuat kebijakan ...