Tag Archives: FSPMI

DPRD Purwakarta Kabulkan Tuntutan FSPMI

PURWAKARTA – DPRD Purwakarta akhirnya mengabulkan tuntutan serikat buruh yang tergabung dalam FSPMI, setelah melalui diskusi cukup panjang di ruang rapat gabungan komisi, Rabu (15/8). Ketua DPRD sementara Ahmad Sanusi yang memimpin jalannya rapat menyambut baik kehendak kaum pekerja metal tersebut dan memerintahkan kepada sekretariat untuk membuat rekomendasi, yang akan dibawa FSPMI ke DPR RI. ”Kami akan membuatkan rekomendasi yang ...

Read More »

Merasa Belum Merdeka, Perempuan FSPMI Minta Tidak Ada Lagi Diskriminasi

FAKTAJABAR.CO.ID -Meskipun kemerdekaan bangsa Indonesia sudah berusia 74 tahun, tetapi pekerja perempuan belum sepenuhnya merdeka. Hal ini tercermin dari masih adanya kebijakan yang diskriminatif. Misalnya, pekerja perempuan yang sudah menikah tetap dianggap lajang. Akibatnya potongan pajak penghasilan bagi pekerja perempuan yang menikah lebih besar dibandingkan dengan pekerja laki-laki yang menikah. Pernyataan itu disampaikan Vice President Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pekerja ...

Read More »

Listrik Padam, FSPMI Desak Pemerintah Perhatikan Nasib Buruh Outsourcing PLN

FAKTAJABAR.CO.ID – Padamnya listrik di hampir seluruh pulau Jawa disesalkan banyak orang. Konsumen banyak dirugikan, apalagi sehari-hari mereka bergantung pada peralatan yang membutuhkan listrik. Ditambah lagi adanya rencana untuk memotong upah pekerja PLN sebagai ganti rugi. Itu artinya, pekerja yang tidak melakukan kesalahan apa-apa justru mendapatkan “hukuman”. Namun yang luput dari perhatian, di balik setiap padamnya listrik, yang bekerja keras ...

Read More »

Obon Tabroni Minta Revisi UU No 13 Tahun 2003 Ditunda

KARAWANG – Deputi Presiden FSPMI yang juga Vice Presiden KSPI Obon Tabroni meminta usulan pengusaha untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meminta agar revisi terhadap UU Ketenagakerjaan ditunda. Sebagaimana diberitakan sejumlah media, Presiden Joko Widodo telah melakukan rapat kordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti usulan pengusaha melakukan revisi UU Ketenagakerjaan. “Persoalan ketenagakerjaan bukan persoalan sepele. ...

Read More »