Tag Archives: korupsi

KARAWANG – Penghargaan yang baru saja diraih Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang sebagai peringkat 3 dalam kategori Percepatan Pelaporan SIMPLEMONev & E-Piutang pada Tindak Pidana Khusus Τ.Α. 2025, rupanya memantik sorotan dari mahasiswa. Di tengah apresiasi tersebut, Presiden Mahasiswa Universitas Sehati Indonesia, Ridwan Badriawan mempertanyakan relevansi penghargaan dengan kondisi nyata penanganan kasus korupsi di Karawang yang dinilai masih marak dan belum ...

KARAWANG– Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Karawang, Saepudin Juhri, meminta Bupati Karawang selaku Dewan Pembina Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) turun tangan menyelesaikan polemik uang kadeudeuh bagi para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saepudin menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya di internal KORPRI karena keterbatasan anggaran yang tersedia. “Persoalannya, dana KORPRI saat ini sekitar Rp7 miliar, sementara tuntutan para ...

Karawang – Selama 1 tahun 7 bulan menjabat, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Karawang, Tri Yulianto S telah menangani lima perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Kabupaten Karawang. “Selama saya menjabat Kasi Pidsus ada 5 perkara yang sudah ditangani,” ujar Tri Yulianto S, Rabu, 18 Juni 2025. Lebih lanjut, dari 5 kasus tersebut yang paling besar perkaranya berada di ...

KARAWANG – Penetapan tersangka terhadap GRB, mantan Direktur Utama PD Petrogas Persada Karawang, oleh Kejaksaan Negeri diprediksi menjadi awal terbongkarnya tabir hukum skandal korupsi sektor Migas di Karawang. Penetapan GRB diperkirakan menjadi pembuka jalan terbongkarnya sejumlah nama tokoh besar dan bejabat tinggi di Karawang yang terlibat dalam skandal itu. Diketahui, GRB ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi senilai Rp7,1 miliar ...

FAKTAJABAR.CO.ID – Kejaksaan Negeri Garut menahan seorang kepala desa di Kecamatan Bayongbong karena diketahui melakukan tindakan korupsi uang dana desa. Jumlah uang dana desa yang dikorupsi sekitar Rp 400 juta. Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Sugeng Hariadi mengatakan, Kepala Desa Karyajaya yang ditahan pihaknya berinisial E. “E ini diketahui melakukan korupsi dana desa anggaran tahun 2017. Dari hasil pemeriksaan kita, uang ...

GARUT – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan di tanah air kembali marak diperbincangankan publik. Kali ini kasusnya muncul pada Program Indonesia Pintar (PIP) dibeberapa sekolah jenjang sekolah dasar (SD) di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dugaan pungli berawal dari beredarnya bukti kwitansi pembayaran di pesan whatsapp dari pihak sekolah dasar di daerah Kecamatan Pasirwangi dan Kecamatan Malangbong kepada ...

KARAWANG – Praktisi hukum di Kabupaten Karawang H. Asep Agustian, SH. MH mempertanyakan kelanjutan kasus pelaporan Jejen Afandi terhadap dugaan penyuapan yang di lakukan Jimmy Ahmad Jamaksyari. Kasus itu diduga dipeti es-kan karena sejak 2016 hingga sekarang tidak jelas. Pasalnya, sejak Jejen melakukan pelaporan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, sampai saat ini masyarakat masih menunggu kelanjutan atas laporan yang di ...

KARAWANG – Puluhan anggota koperasi APJ PLN Karawang mendesak pengurus koperasi MJS yang ditunjuk sebagai vendor menyelesaikan hak bagi hasil anggota senilai ratusan juta rupiah. Nara sumber Fakta Jabar menyebutkan, sedikitnya terdapat 90 anggota koperasi yang haknya belum diberkan oleh pengurus koperasi. 60 anggota dari bagian penertiban dan 30 anggota dari bagian awak sopir. “Besarannya variatif kang, dari mulai Rp ...

KARAWANG– Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang menggelar deklarasi Janji Kinerja dan pencanangan zona Integritas menuju WBK (wilayah bebas korupsi) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lapangan Lapas, Senin (03/02/2020). Deklarasi sendiri dipimpin oleh Kepala Lapas Karawang Lenggono dan disaksikan Kasat Narkoba Polres Karawang, Pengadilan Negeri Karawang, Kejaksaan Karawang, Kodim Karawang, Kepala BNNK Karawang serta diikuti pejabat administrasi beserta ...

KARAWANG -Mencuatnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terbit Tahun 2018 terkait kurang bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT. Bukit Muria Jaya (BMJ) Tahun 2017 sebesar Rp. 1.657.273.035,00 Pemerhati politik dan pemerintahan, H. Asep Agustian, SH. MH, yang pertama kali meletupkan kabar adanya temuan BPK tersebut, untuk yang kesekian kalinya mengemukakan pendapatnya. ...