Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Bagi masyarakat yang kurang mampu kini tidak perlu khawatir lagi, sebab Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang masih memploting anggaran sebesar Rp.14 Milyar untuk meng-cover jaminan biaya kesehatan masyarakatnya di Tahun 2019 ini. Meskipun Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 Tahun 2018, sudah mentiadakan jaminan-jaminan serupa. Demikian ungkap Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, Spd,I. MH.
Endang mengatakan, jika menilik peraturan yang baru memang Pemerintah Daerah harus membuat sistem premi dengan BPJS dimana terlebih dahulu menyampaikan data masyarakat kategori tidak mampu. Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut berjumlah Rp.56 Milyar, dengan rincian sebanyak Rp.31 Milyar melalui APBD 2 Pemerintah daerah Kabupaten Karawang dan Rp.25 Milyar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Dari Rp.31 Milyar itu, Dinkes masih mengalokasikan Rp.14 Milyar untuk Karawang Sehat, yang diperuntukan khusus bagi kasuistik masyarakat kurang mampu yang belum mengurus BPJS,” ujarnya kepada Fakta Jabar, Kamis (28/2).
Endang menambahkan, saat ini Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Karawang baru diangka 95 persen, jadi masih ada pekerjaan rumah (PR) 5 persen. Diantaranya adalah kategori masyarakat yang notabene tidak bekerja, buruh kasar ataupun berpenghasilan rendah. Maka dengan demikian, hasil kesepakatan Pimpinan Komisi 1 DPRD dengan Dinkes Kabupaten Karawang beberapa waktu lalu, ini masih memberikan ruang untuk menyelesaikan PR 5 persen tadi.
“Mudah-mudahan cukup sampai dengan Bulan September mendatang. Lalu kenapa Karawang Sehat masih digunakan, tentu itu bersifat kasuistik, bahkan seperti contohnya ada anak terlantar atau gelandangan yang mungkin saja bukan warga karawang, tetapi sudah masuk ke RSUD tentu hal ini perlu di cover. Karena dalam undang-undang negara juga menjamin, itulah sebabnya kami masih menggunakan regulasi yang lama,” pungkasnya. (lil)
