PPDB Online Jadi Sorotan, Begini Kata Dewan Pendidikan

Ketua Dewan Pendidikan Karawang, Yan Zuwarsyah

Karawang – Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 memperoleh evaluasi dari dewan pendidikan Kabupaten Karawang. Ketua Dewan Pendidikan Karawang, Yan Zuwarsyah menyampaikan pada tahun ini tidak terdapat aduan dari masyarakat tentang PPDB. Hal tersebut berbanding terbalik dengan PPDB tahun 2022 lalu. Meski begitu ia mengaku masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan evaluasi secara bersama-sama.

“Saya anggap PPDB tahun ini lebih bagus. Ukurannya, ditahun sekarang tidak banyak aduan seperti tahun sebelumnya yang hampir tidak ketampung,” ujarnya Senin (17/7/2023).

Ia menambahkan sistem yang diterapkan saat ini telah bagus. Kemudian ia menyampaikan kegiatan sosialisasi kepada sekolah belum dilakukan secara merata. Ia mengatakan PPDB telah merata dari semua jalur.

“Jadi sosialisasi kurang, baik dari sekolah asal maupun sekolah yang dituju, sehingga banyak warga yang gak mengerti kenapa gak masuk. Kalau sistem saya kira sudah bagus, dulu kalau mau masuk sekolah kriterianya kan nilai saja. Kasarnya, yang pinter mudah masuk, kan gak adil. Kalau sekarang udah banyak jalur, ada zonasi, prestasi, afirmasi sampai perpindahan,” tambahnya.

Ia memaparkan saat ini masih ditemui praktik manipulasi berupa nilai dan domisili yang terjadi di masyarakat. Ia menyebutkan kembali faktor lain yang masih menjadi permasalahan berupa terdapat sebagian orang yang merasa memiliki jabatan penting. Hal ini menimbulkan adanya tuntutan hak istimewa. Selanjutnya ada juga permasalahan tentang jumlah sekolah yang masih kurang.

“Amatan kecurangan untuk sekarang memang belum dapat data lapangan secara konkret, tapi saya pengalaman menjadi kepsek selama 10 tahun dan umumnya seperti itu,” imbuhnya.

Ia menggarisbawahi, ketika ada kecurangan seperti manipulasi data. Hal yang perlu disorot bukan sekolah yang menerima, melainkan sekolah sebelumnya serta pihak-pihak yang punya andil.

“Yang harusnya disorot sekolah sebelumnya, terus perihal domisili yang punya andil kan Lurah, Kepdes, Capil. Intinya yang perlu ditingkatkan pertama sosialisasi, dua ubah mindset jangan terlalu negeri minded dan PR juga buat pemerintah mungkin perlu bikin sekolah-sekolah baru diwilayah yang warganya jauh dari sekolah,” jelasnya

Bupati Karawan, Cellica Nurrachadiana menyampaikan agar masyarakat yang menjadi korban praktik transaksional dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP menyampaikan laporan secara eksplisit. Ia memiliki harapan agar laporan tersebut dapat menjadi bukti. Selaniutnya akan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Karawang.

“Masyarakat yang ingin melaporkan perihal penyimpangan PPDB, agar laporan tersebut dibuat secara eksplisit. Apa, siapa, lokasi dan bagaimana kronologisnya. Kami telah bekerja sama dengan tim Saber Pungli, jika menemukan pungutan saat PPDB akan ditindaklanjuti,” pungkasnya.(red/fj)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Dinkes Catat 655 Kasus DBD, 2 Anak Meninggal Dunia

KARAWANG – Dinas Kesehatan Karawang melakukan penyelidikan epidemiologi sebagai salah ...