Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Karawang – Proyek pengadaan hewan ternak senilai Rp 1,7 miliar untuk petani Karawang disoal DPRD. Pasalnya, salah satu panitia seleksi pengadaan hewan dari Dinas Pertanian (Distan), dinilai tidak profesional dan mempersulit peternak menjual sapi ke Pemkab Karawang untuk dibagikan kepada sejumlah Gapoktan (gabungan kelompok tani). Kisruh pengadaan sapi muncul saat rekaman percakapan antara pimpinan DPRD Karawang dengan staf Distan beredar dimasyarakat.
Rekaman percakapan antar Wakil Ketua III DPRD Karawang, Anggi Rostiana Tarmidi dengan staf Distan, Anita terkait seleksi hewan ternak. Dalam rekaman tersebut Anggi mempertanyakan proses seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi Distan. Anggi juga tersinggung karena namanya disebut-sebut saat seleksi hewan ternak. Apalagi sikap staf Distan yang dinilai tidak profesional.
Ketika dikonfirmasi Kepala Dinas Pertanian, Asep Hazar membenarkan kejadian tersebut. Sebagai pimpinan dia meminta maaf jika ada yang kurang dalam proses seleksi hewan ternak. Namun begitu dia memastikan kejadian tersebut hanya salah komunikasi stafnya dengan Wakil Ketua III DPRD, Anggi Rostiana Tarmidi.
“Sebagai pimpinan saya meminta maaf ini hanya salah paham saja. Saya sudah memanggil staf saya dan sudah membahasnya,” kata Asep Hazar, Kamis (14/12/23).
Menurut Asep Hazar pengadaan proyek pengadaan ternak senilai Rp.1,7 miliar berasal dari anggaran pokir DPRD dan musrenbang. Anggaran tersebut untuk pengadaan sapi, kambing dan unggas.
“Yang disoal DPRD pengadaan sapi,” katanya.
Sementara itu Wakil Ketua III DPRD Karawang, Anggi Rostiana Tarmidi mengatakan tidak intervensi terkait seleksi hewan ternak. Dia hanya mempersoalkan sikap salah seorang petugas seleksi yang dinilainya tidak profesional.
“Saya hanya menegur karena sikapnya dan bahasanya tidak elok saat melakukan seleksi. Salah satu tugas saya melakukan controling,” katanya.
Menurut Anggi, mengenai seleksi hewan ternak yang akan diberikan kepada kelompok tani dia tidak akan mencampuri. Hasil seleksi harus sesuai dengan spesifikasi dan tidak boleh ada intervensi. “Saya tidak intervensi hanya mempertanyakan soal sikap salah satu petugas,”pungkasnya.(red/fj)
