Tag Archives: korupsi

Karawang – Selama 1 tahun 7 bulan menjabat, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Karawang, Tri Yulianto S telah menangani lima perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Kabupaten Karawang. “Selama saya menjabat Kasi Pidsus ada 5 perkara yang sudah ditangani,” ujar Tri Yulianto S, Rabu, 18 Juni 2025. Lebih lanjut, dari 5 kasus tersebut yang paling besar perkaranya berada di ...

KARAWANG – Penetapan tersangka terhadap GRB, mantan Direktur Utama PD Petrogas Persada Karawang, oleh Kejaksaan Negeri diprediksi menjadi awal terbongkarnya tabir hukum skandal korupsi sektor Migas di Karawang. Penetapan GRB diperkirakan menjadi pembuka jalan terbongkarnya sejumlah nama tokoh besar dan bejabat tinggi di Karawang yang terlibat dalam skandal itu. Diketahui, GRB ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi senilai Rp7,1 miliar ...

FAKTAJABAR.CO.ID – Kejaksaan Negeri Garut menahan seorang kepala desa di Kecamatan Bayongbong karena diketahui melakukan tindakan korupsi uang dana desa. Jumlah uang dana desa yang dikorupsi sekitar Rp 400 juta. Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Sugeng Hariadi mengatakan, Kepala Desa Karyajaya yang ditahan pihaknya berinisial E. “E ini diketahui melakukan korupsi dana desa anggaran tahun 2017. Dari hasil pemeriksaan kita, uang ...

GARUT – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan di tanah air kembali marak diperbincangankan publik. Kali ini kasusnya muncul pada Program Indonesia Pintar (PIP) dibeberapa sekolah jenjang sekolah dasar (SD) di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dugaan pungli berawal dari beredarnya bukti kwitansi pembayaran di pesan whatsapp dari pihak sekolah dasar di daerah Kecamatan Pasirwangi dan Kecamatan Malangbong kepada ...

KARAWANG – Praktisi hukum di Kabupaten Karawang H. Asep Agustian, SH. MH mempertanyakan kelanjutan kasus pelaporan Jejen Afandi terhadap dugaan penyuapan yang di lakukan Jimmy Ahmad Jamaksyari. Kasus itu diduga dipeti es-kan karena sejak 2016 hingga sekarang tidak jelas. Pasalnya, sejak Jejen melakukan pelaporan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, sampai saat ini masyarakat masih menunggu kelanjutan atas laporan yang di ...

KARAWANG – Puluhan anggota koperasi APJ PLN Karawang mendesak pengurus koperasi MJS yang ditunjuk sebagai vendor menyelesaikan hak bagi hasil anggota senilai ratusan juta rupiah. Nara sumber Fakta Jabar menyebutkan, sedikitnya terdapat 90 anggota koperasi yang haknya belum diberkan oleh pengurus koperasi. 60 anggota dari bagian penertiban dan 30 anggota dari bagian awak sopir. “Besarannya variatif kang, dari mulai Rp ...

KARAWANG– Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang menggelar deklarasi Janji Kinerja dan pencanangan zona Integritas menuju WBK (wilayah bebas korupsi) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lapangan Lapas, Senin (03/02/2020). Deklarasi sendiri dipimpin oleh Kepala Lapas Karawang Lenggono dan disaksikan Kasat Narkoba Polres Karawang, Pengadilan Negeri Karawang, Kejaksaan Karawang, Kodim Karawang, Kepala BNNK Karawang serta diikuti pejabat administrasi beserta ...

KARAWANG -Mencuatnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terbit Tahun 2018 terkait kurang bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT. Bukit Muria Jaya (BMJ) Tahun 2017 sebesar Rp. 1.657.273.035,00 Pemerhati politik dan pemerintahan, H. Asep Agustian, SH. MH, yang pertama kali meletupkan kabar adanya temuan BPK tersebut, untuk yang kesekian kalinya mengemukakan pendapatnya. ...

KARAWANG – Polemik kembali tertuju pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang, yaitu masalah pengerjaan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terkesan serampangan. Kabar adanya kebocoran pipa sambungan IPAL, ditambah beberapa bahan material tak sesuai spesifikasi, bahkan mark up pembelian mesin IPAL, mengindikasi dugaan adanya “Proyek Bancakan” dalam pembangunan IPAL RSUD Kabupaten Karawang. Demikian ungkap Tokoh Pemerhati Pemerintahan Kabupaten Karawang, Asep ...

Askun: “Apa Karena Anak Emas Kesayangan Bupati, Hingga Itu Bisa Dapat Ditolelir?” KARAWANG – Polemik temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menyebutkan Kurang Bayar Rp. 1,6 Miliar dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2017 milik PT. Bukit Muria Jaya (BMJ) selaku pengembang Resinda Park Mall (RPM) terus bergulir ditengah-tengah masyarakat. Bahkan, Tokoh Pemerhati Pemerintahan ...